JAKARTA – Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Philemon Yang, menyampaikan kecaman terhadap berbagai hambatan yang menghalangi penyaluran bantuan kemanusiaan di Sudan.
Ia juga mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi separuh populasi Sudan yang kini terancam mengalami kelaparan ekstrem.
“Saya juga sangat prihatin dengan hambatan terhadap bantuan kemanusiaan. Sekitar 25 juta orang – separuh penduduk Sudan – saat ini menghadapi kelaparan ekstrem,” kata Yang dalam sebuah pernyataan, Selasa (15/4/2025), menandai dua tahun perang di Sudan.
Ia menegaskan bahwa memutus akses warga sipil terhadap bantuan yang menyelamatkan nyawa dan layanan esensial seperti pasokan medis adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi.
Yang menyerukan kepada semua pihak yang terlibat konflik agar segera menghentikan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, menyudahi kekerasan bersenjata, dan memberikan perlindungan kepada warga sipil.
Sementara itu, Pemerintah Inggris menggelar konferensi internasional di Lancaster House, London, pada hari yang sama, dengan tujuan menyatukan berbagai upaya global untuk mengatasi krisis di Sudan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 20 menteri dari berbagai negara.
Sejak April 2023, Sudan terus dilanda pertempuran antara militer dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang berebut kekuasaan.
Komite Internasional Palang Merah (ICRC) memperingatkan bahwa konflik yang belum juga usai ini berpotensi menimbulkan wabah penyakit dan menghancurkan sistem pelayanan kesehatan di negara tersebut.
