JAKARTA, KBKNEWS.id – Duta Besar Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk masa jabatan satu tahun hingga 31 Desember 2026.
Penunjukan tersebut diumumkan melalui siaran pers Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada Kamis (8/1/2026). Sidharto dicalonkan oleh Kelompok Negara Asia-Pasifik dan akan memimpin Dewan HAM PBB pada siklus ke-20, bertepatan dengan dua dekade berdirinya lembaga tersebut sejak 2006.
Dalam pidato sambutan perdananya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto merefleksikan perjalanan dua dekade lembaga tersebut sebagai pijakan penting dalam menentukan arah kebijakan ke depan. Ia menekankan bahwa meski terdapat perbedaan pandangan antarnegara, Dewan HAM PBB tetap berkomitmen pada promosi dan perlindungan universal hak asasi manusia.
“Sejak pembentukannya, terlepas dari perbedaan pandangan, negara-negara anggota telah mengesampingkan perbedaan tersebut sebagai pengakuan atas janji Dewan untuk mempromosikan penghormatan universal terhadap perlindungan semua hak asasi manusia,” ujar Sidharto.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga integritas Dewan HAM PBB dalam menangani isu-isu kemanusiaan global secara objektif dan tidak tebang pilih. Menurutnya, seluruh hak asasi manusia, termasuk hak atas pembangunan, harus diperlakukan secara adil dan setara.
Selain memilih presiden, Dewan HAM PBB juga menunjuk Duta Besar Ekuador, Marcelo Vazquez Bermudez, sebagai Wakil Presiden. Keduanya akan didukung anggota biro lainnya yang telah terpilih sebelumnya, yakni Tsegab Kebebew Daka dari Ethiopia, Riia Salsa-Audiffren dari Estonia, dan Marcos Gomez Martinez dari Spanyol.
Dalam kesempatan yang sama, Dewan HAM PBB menyepakati rancangan program kerja untuk periode 2026–2028. Namun, sejumlah kegiatan terpaksa tidak dapat dilaksanakan akibat krisis likuiditas dan keuangan yang tengah melanda PBB.
Dewan HAM PBB juga telah mengundi kelompok troika atau pelapor bagi negara-negara yang akan menjalani mekanisme Peninjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review/UPR) pada sesi 2026.
Dewan dijadwalkan kembali bersidang pada sesi ke-51 Kelompok Kerja UPR pada 19–30 Januari 2026.
Sidharto Reza Suryodipuro memiliki rekam jejak panjang di Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum bertugas di Jenewa pada November 2025, ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan menjadi tokoh kunci dalam Presidensi ASEAN 2023.
Ia juga pernah bertugas sebagai Duta Besar RI untuk India, Wakil Kepala Misi di Washington DC, serta menjalani penugasan diplomatik di New York dan Canberra.
 di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk){kind=link}