GAGASAN Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan warga Jalur Gaza ke negara lain dengan dalih wilayah itu tidak layak huni, ditentang PBB dan komunitas int’l karena dikhawatirkan sebagai upaya terselubung pembersihan etnis Palestina.
Trump yang baru dilantik menjadi presiden AS pada 20 Jan, lalu menyebut Yordania, Mesir dan juga Indonesia cocok untuk menjadi relokasi bagi warga Palestina di Jalur Gaza yang hunian mereka luluh lantak dibombardir Israel sejak 8 Oktober 2023.
“RI dengan tegas menolak segala upaya paksa merelokasi warga Palestina, “ demikian pernyataan Kemlu RI di akun X, Rabu (5/3) sementara Mesir dan Yordania juga dilaporkan menolak ide Trump tersebut.
Sebaliknya Trump beralasan, kondisi Jalur Gaza sangat berantakan akibat konflik berkepanjangan antara Hamas dan Israel sehingga penduduknya perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman di negara lain.
Hal senada dilontarkan Sekjen PBB Antonio Guterres merespons gagasan Trump dengan menegaskan pentingnya upaya untuk menghindari pembersihan etnis terhadap warga Palestina.
“Dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting untuk tetap taat pada dasar hukum int’l dan menghindari segala bentuk pembersihan etnis,” ujar Guterres, dikutip dari Reuters.
“Perdamaian yang langgeng membutuhkan kemajuan nyata, tidak bisa diubah, permanen menuju solusi dua negara, mengakhiri pendudukan serta terbentuknya negara Palestina merdeka,” ucapnya seraya menambahkan, hanya negara Palestina berdaulat yang dapat menjamin stabilitas di Timur Tengah.
Ramai-ramai tolak
Sementara itu, negara-negara Arab, Rabu (5/2), mengecam usul Presiden Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi lebih dari dua juta warga di wilayah kantong Palestina itu ke tempat lain.
Sebelumnya di Washington bersama PM Israel Benjamin Netanyahu,(4/2) Trump menyatakan, AS “akan mengambil alih” Gaza setelah merelokasi lebih dari dua juta warga Palestina dalam rencana pembangunan ulang besar besaran yang ia klaim bakal mengubah wilayah itu menjadi “Riviera Timur Tengah.”
Trump pertama kali memicu kemarahan banyak pihak pada pekan lalu ketika ia mengusulkan agar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke Yordania dan Mesir.
Saat ini, gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari masih berlangsung dan sudah memasuki fase kedua dengan melanjutkan tukar menukar tawanan dan sandera serta bantuan kemanusiaan. Yang jelas, usul Trump mendapat penolakan keras dari Amman dan Kairo.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan, “Kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama puluhan tahun, dirampas.”
“Seruan-seruan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum int’l dan perdamaian serta stabilitas di kawasan tidak akan terwujud tanpa pendirian negara Palestina,” tambahnya.
Dunia harus bersatu dan ikut cawe-cawe menyelamatkan dan mendorong bangsa Palestina mewujudkan kemerdekannya. (Reuters/ns)
