KONFLIK berkepanjangan antara Iran dan Amerika Serikat diperkirakan akan terus berlangsung, bahkan kemungkinan semakin meruncing di era kepemimpinan ulama Syiah garis keras, Ebrahim Raisi.
BBC melaporkan, Raisi mengambil sumpah jabatan sebagai presiden baru Iran, Kamis (5/8), menggantikan Hassan Rouhani setelah memenangi pilpres 19 Juni lalu di tengah embargo AS dan pihak Barat yang menghimpit perekonomiannya.
Dalam pidatonya, Raisi bertekad melepaskan Iran dari “aksi penindasan” yang dikenakan oleh AS sejak meningkatnya tensi hubungan kedua negara pasca penarikan diri AS di bawah Presiden Donald Trump terkait program kesepakatan nuklir Iran (Joint Comprehensif Plan of Action -JPOA).
Sebaliknya, Raisi juga menyatakan akan mendukung setiap langkah diplomatik untuk mencabut sanksi ekonomi yang berdampak buruk bagi perekonomian negaranya ditandai angka inflasi yang mencapai 50 persen.
“Rakyat Iran mengharapkan pemerintah baru untuk meningkatkan pendapatan mereka. Semua sanksi ilegal AS terhadap bangsa Iran harus dicabut,” Raisi menandaskan.
Raisi (62) yang terpilih sebagai presiden pada pilpres yang digelar 19 Juni lalu di tengah kesulitan ekonomi yang menghimpit negara itu, meraup 17,8 juta atau 62 persen suara.
Tiga capres lainnya, dua diantaranya beraliran ultrakonservatif yakni Mohsen Rezai dan Amirhosein Qazizadeh Hashemi serta sosok reformis Abdolnasser Hemmati sudah mengakui kalah dan sekaligus mengucapkan selamat pada Raisi.
Kesepakatan Nuklir (JPOA)
Menghidupkan lagi kesepakatan nuklir Iran yang belum menunjukkan perkembangan berarti, bahkan pembicaraan ditunda beberapa pekan adalah agenda prioritas yang harus dilakukan Raisi.
Jika tidak, ekonomi makin parah, ditandai aksi-aksi demo di sejumlah kota akibat melonjaknya harga sembako, belum lagi akibat pandemi Covid-19 yang juga melanda negeri itu.
Raisi yang menjadi jaksa pengadilan revolusi Iran pada 1988 dituding sebagai aktor utama pembantaian terhadap ribuan kelompok Marxis dan juga pengasingan terhadap Sah Iran Reza Pahlevi.
Sementara di level regional, Iran yang berebut pengaruh di kawasan Timur Tengah, bersaing terutama dengan Arab Saudi terutama dalam konteks perseteruan dengan Israel dan dukungan terhadap Palestina.
Pasalnya, sejumlah negara Arab yakni Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko dan Sudan malah membuka hubungan diplomatik dengan Israel tahun lalu menyusul Mesir (1978) dan Yordan (1994) dan Saudi yang melakukannya secara diam-diam.
Israel yang menjadi musuh bebuyutan Iran melalui jubir kemenlunya menyebutkan, negaranya akan terus mengamati kepemimpinan Raisi yang sejak semula berkomitmen mengembangkan program nuklir Iran.
Kepemimpinan Raisi selama delapan tahun periode kepresidenan Iran akan diuji sampai 2029 nanti.
