JAKARTA, KBKNEWS.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penggunaan anggaran negara untuk membiayai jasa influencer yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Nilai kontrak yang bersumber dari APBN tersebut mencapai Rp14,69 miliar melalui sejumlah proyek di lingkungan kementerian.
Temuan itu diperoleh ICW melalui penelusuran data pengadaan barang dan jasa pada portal resmi Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Perusahaan yang menjadi sorotan adalah PT Rans Animasi Indonesia.
Dalam penelusurannya, ICW menemukan lima paket pekerjaan dari Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek pada 2024. Anggaran tersebut digunakan untuk publikasi melalui berbagai platform digital, mulai dari YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, hingga TikTok.
Salah satu komponen dengan nilai terbesar adalah jasa kehadiran fisik Raffi Ahmad yang mencapai Rp2,52 miliar. Sementara itu, publikasi melalui YouTube dianggarkan Rp452,69 juta, Instagram Reels Rp205,89 juta, Instagram Story Rp575,65 juta, dan TikTok Rp144,42 juta.
Kontrak serupa juga ditemukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengalokasikan Rp3,59 miliar untuk kegiatan influencer engagement.
Pada tahun yang sama, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menganggarkan Rp3,6 miliar untuk sosialisasi BINS. Selanjutnya, pada 2026, proyek publikasi Kampung Nelayan Merah Putih oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kembali menggunakan anggaran Rp3,6 miliar.
ICW juga menelusuri struktur kepemilikan perusahaan tersebut. PT Rans Animasi Indonesia diketahui dimiliki 99,1 persen oleh PT Rans Entertainment Indonesia. Raffi Ahmad tercatat sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan induk, memiliki 0,9 persen saham langsung, sekaligus menjabat komisaris di PT Rans Animasi Indonesia.
Besarnya belanja jasa influencer tersebut menjadi sorotan karena berlangsung ketika pemerintah tengah menggaungkan penghematan anggaran. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan efisiensi belanja negara hingga Rp306,69 triliun, termasuk pembatasan kegiatan seremonial dan publikasi.
ICW menilai pengadaan tersebut perlu mendapat perhatian, terutama terkait urgensi penggunaan anggaran, transparansi proses pengadaan, serta potensi konflik kepentingan. Pasalnya, Raffi Ahmad saat ini juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi kementerian dalam menerapkan kebijakan efisiensi ketika belanja promosi melalui influencer justru mencapai miliaran rupiah.
 menyoroti penggunaan anggaran negara untuk membiayai jasa influencer yang){kind=link}