JAKARTA, KBKNEWS.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki ruang untuk menempuh upaya hukum guna mempersoalkan putusan terkait ijazah yang menjadi polemik.
Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) telah bersifat final dan mengikat. Karena itu, tidak tersedia mekanisme hukum lanjutan untuk membatalkan atau mengubah putusan tersebut.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, Gibran tidak berkedudukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara di MA. Dengan demikian, Gibran tidak memiliki posisi hukum untuk mengajukan banding maupun peninjauan kembali (PK).
Dalam perkara tersebut, pihak tergugat adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran pada 2019.
MA sebelumnya memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat tersebut sekaligus menyatakan dokumen penyetaraan itu batal.
Yusril juga menyebut kesempatan Gibran membuktikan persoalan ijazah melalui pengadilan sebenarnya sudah terbuka sebelum putusan MA dijatuhkan. Namun, setelah putusan tersebut keluar, ia menilai langkah membawa persoalan serupa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak lagi memiliki manfaat.
Sementara itu, Kemendikdasmen disebut belum mengajukan PK dan diperkirakan segera melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi.
