SUMSEL- Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, belum memberikan bantuan kepada korban banjir diwilayahnya. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada data akurat mengenai jumlah korban yang terkena banjir di empat desa tersebut.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten PALI, Zulkifli saat ini Pemkab masih menunggu data akurat mengenai jumlah korban yang berada di Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Penukal setelah banjir berlangsung sejak empat pekan yang lalu.
“Pemkab masih menunggu, saat ini camat sedang memerintahkan kepala desa untuk mendata warganya yang terendam banjir. Selain itu, pemkab juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten PALI untuk mengetahui lahan atau kebun warga yang juga terendam,” kata Zulkifli kepada Warta.co, Jumat (11/3/2016).
Menurutnya ada beberapa tahap yang harus dilewati untuk menyalurkan bantuan tersebut.
“Bantuan dari pemerintah akan diberikan apabila satu minggu warga tetap terendam banjir, baru kemudian camat melalui kades setempat mendata korban. Setelah itu, data korban itu diajukan ke Dinas Sosial Provinsi Sumsel untuk kemudian diteruskan ke gudang bulog yang ada di Palembang,” ujarnya.
Setelah itu, lanjutnya, beras bulog tersebut akan diambil Disos Kabupaten di Gudang Bulog, baru kemudian dibagikan kepada korba banjir.
“Pemkab bisa berikan bantuan dengan cepat ke warga jika warga tersebut rumahnya ambruk atau yang terkena musibah seperti kebakaran,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten PALI, Irwan mengatakan seharusnya cepat tanggap dalam memberikan bantuan kepada warganya.
“Banjir ini memang tahunan, namun Dinsos tetap harus mengambil langkah cepat dalam menanggulangi musibah karena telah berdampak pada kondisi perekonomian warga yang lumpuh, penyebaran penyakit, dan terhambatnya proses belajar mengajar untuk anak-anak didik,” ujarnya.
Dikatakan Irwan Dinsos harus memiliki strategi khusus untuk mensiasati proses admistrasi yang rumit.
“Intinya warga yang sedang kesusahan harus segera dibantu, mereka tidak mengerti harus melewati proses administrasi yang berbelit-belit,” pungkasnya.
