TEKAD China memimpin aliansi kerjasama perekonomian global, menggeser peran yang dimainkan Amerika Serikat, tercermin dari KTT Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) yang digelar di Beijing, 15-16 Mei.
KTT BRI membahas prakarsa China untuk mengembangkan mega proyek infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan, jaringan KA, jalan raya, kawasan industri serta perdagangan inklusif guna menjembatani Afrika, Asia dan Eropa.
Jalur Sutra yang ingin dikembangkan China melalui BRI adalah infrastruktur darat yang menghubungkan China dengan Asia, sampai ek Afrika dan Eropa, dan infrastruktur maritim guna menghubungkan daratan China dengan negara-negara di kawasan selatan.
Enam puluh lima negara di kawasan Jalur Sutra yang dihuni 60 persen penduduk dunia itu memberikan andil bagi sepertiga produk domestik bruto (GDP), sepertiga output ekonomi dan 40 persen perdagangan global.
BRI bisa menjadi angin segar saat kepemimpinan baru Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump dicurigai lebih berorientasi ke dalam ketimbang aktif dalam persoalan dunia dan juga pemunculan sikap anti kemitraan di Eropa, ditandai keluarnya Inggeris dari Uni Eropa (Brexit).
Tidak tanggung-tanggung, Bank Pembangunan China (CDB) disebutkan telah menyiapkan dana investasi sebesar USD 890 miliar (sekitar Rp 11.880 triliun) untuk mengembangkan 900 proyek di berbagai sektor di negara-negara yang termasuk dalam jejaring.
Lebih dari itu, di tengah KTT BRI, pemerintah China menjanjikan tambahan pendanaan USD 124 miliar (sekitar 1.654 triliun) bagi proyek infrastruktur, perdagangan, ekonomi inklusif dan keuangan.
Menurut catatan konsultan keuangan PriceWaterhouseCoopers (PwC), investasi China di Jalur Sutera memang cenderung meningkat, mencapai USD 500 miliar AS pada 2016 di tengah stagnasi perekonomian dunia yang terjadi sejak 2008.
BRI juga menuai pujian dari Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim yang menyebutkan, proyek-proyek infrastruktur di Jalur Sutera sangat penting, tidak saja untuk China tetapi juga bagi masyarakat dunia.
Yong Kim mengakui, sepanjang sejarah, tidak ada proyek Bank Dunia sebesar yang dilakukan China di sepanjang Jalur Sutera. “Hal ini mengawali kepemimpinan China, “ ujarnya.
India, skeptis
Namun di balik kisah sukses, India, tetangga sekaligus seteru “bebuyutan” China, skeptis terhadap BRI dan mengingatkan agar negara-negara di sepanjang Jalur Sutra tidak terlilit hutang dari China yang memang gencar mendanai proyek-proyek di luar negeri (The Economic Times, 2/5).
Utang Pakistan dari China yang mencapai USD 63 miliar AS dan pembangunan pelabuhan laut Gwadar dan akses jalan raya dari wilayahnya ke Propinsi Xinjiang, China, menurut harian tersebut, akan membuat Pakistan kebanjiran produk China dan seolah-olah bagian wilayah China.
Bagi Indonesia, BRI tentunya harus dimanfaatkan untuk kepentingan nasional, juga dalam kerangka ASEAN yang harus tetap dijadikan sentral kemitraan, serta lebih penting juga untuk tetap menempatkan khittah sebagai negara bebas aktif.
Investasi China di Indonesia sejauh ini relatif kecil, yang terbesar USD 5,9 miliar pinjaman CDB bagi pembangunan KA cepat Bandung – Jakarta, dibandingkan pinjaman China untuk Pakistan (USD 55 miliar), Malaysia (USD 30 miliar) dan Filipina (USD 24 miliar).
Perdagangan intra-ASEAN (USD 543 miliar pada 2015) juga tidak bisa dikesampingkan jika Indonesia bergabung dalam kegiatan BRI, karena nyatanya lebih besar ketimbang nilai perdagangan ASEAN-China (USD 345 miliar).
Hubungan yang telah terjalin dengan mitra-mitra utama RI dan ASEAN lainnya seperti Amerika Serikat, Uni Eropa bernggotakan 27 negara, Jepang dan Korea Selatan tentunya juga harus tetap diperkokoh lagi.
Di ranah politik, pakar hukum in’tl Hikmahanto Juwana mengingatkan, pemerintah harus berhati-hati terkait isu hubungan dengan China yang cukup sensitif di mata publik serta harus tetap bersikap tegas terhadap isu perairan Natuna (yang dianggap wilayah operasi tradisional nelayan China).
Intinya, sepanjang tidak menganggu posisi RI sebagai negara berdaulat, bebas aktif, peluang kemitraan dalam BRI, perlu dimanfaatkan.
