GENCATAN senjata disepakati pasca pertempuran berdarah sejak 15 April lalu antara loyalis pemerintah transisi Sudan di bawah Jenderal Abdel Fatah al-Burhan dan wakilnya Moh. Hamdan Dagalo yang juga panglima satuan Pasukan Dukungan Cepat (RSF).
Seperti dilaporkan AFP (18/4), paling tidak 180 orang tewas dan 1.800 mengalami luka-luka dalam pertempuran di sekitar ibukota, Khartoum dan sejumlah kota lainnya melibatkan artileri, tank-tank dan serangan udara.
Pemicunya yakni rencana peleburan sekitar sekitar 40.000 anggota milisi RSF ke dalam Angkatan Bersenjata Sudan yang totalnya berjumlah sekitar 149.000 personil. Perselisihan muncul antara kedua kelompok terkait penentuan waktunya.
Pasukan pemerintah transisi junta militer di bawah Jenderal al-Burhan menuding satuan RSF keluar dari barak-barak militer di sekitar Khartoum dan lokasi lainnya. lalu menduduki istana, bandara dan obyek-obyek vital.
Sebaliknya, pihak RSF berkilah, pasukannya hanya berupaya melakukan pembelaan setelah asrama-asrama mereka di sekitar Khartoum dan kota-kota lainnya diserang, termasuk bombardemen oleh AU pemerintah.
Gencatan senjata selama 24 jam yang diharapkan diperpanjang sampai Idul Fitri 1444H (Jumat atau Sabtu depan), dimungkinkan berkat mediasi Menlu AS Anthony Blinken yang menghubungi langsung via telepon dua pimpinan pihak yang bertikai.
Pihak AS dan juga perwakilan Uni Eropa di Sudan juga mengeluhkan serangan yang ditujukan pada staf mereka oleh milisi yang terafiliasi dengan RSF, sementara pertempuran yang berkecamuk di seputar Khartoum juga menghambat upaya mediasi oleh perwakilan Sudan Selatan, Kenya dan Jibouti.
RSF terbentuk pasca konflik Darfur pada 2013, sementara Sudan saat ini sedang dalam era transisi dari pemerintah junta militer ke pemerintahan sipil yang demokratis sejak kudeta militer Oktber 2021.
Sudan berpenduduk 47,9 juta yang terletak di timur laut Afrika. Mayoritas penduduknya Islam, merdeka atas dukungan Inggeris dan Mesir pada 1956, namun kemudian Sudan Selatan yang mayoritas Kristiani memisahkan diri pada 2011 dengan ibukotanya, Juba.
Yang memprihatinkan, Federasi Palang Merah Internasional (IFRC) dan Bulan Sabit Merah kesulitan menyalurkan bantuan bagi penduduk sipil di sekitar Khartoum yang terjebak di tengah konflik bersenjata.
Program Pangan Dunia (WFP) di Sudan menghentikan operasi setelah tiga karyawannya tewas, sedangkan Organisasi Pangan Dunia (WHO) mengungkap kasus penyerangan terhadap tiga pusat layanan kesehatannya sejak meletusnya konflik. Ada sekitar 4.000 staf PBB di Sudan yang bekerja dalam operasi kemanusiaan.
“Sesama gajah bertarung, pelanduk mati ditengahnya”, ungkap pepatah lawas yang mencerminkan derita rakyat Sudan akibat pertikaian dua petinggi negeri itu (AFP/Reuters/ns).
