PAPUA – Gerakan Papua Mengajar menyoroti sektor pendidikan di Nduga yang kini terabaikan akibat konflik bersenjata di wilayah tersebut.
Agus Kadepa dari Gerakan Papua Mengajar mencatat, tidak ada satupun anak Nduga yang lulus SMA tahun ini melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sementara kegiatan belajar mengajar di tingkat sekolah dasar dan menengah nyaris tidak ada.
“Di seluruh kabupaten Nduga, dari batas ke batas, itu tidak ada aktivitas belajar-mengajar. Bahkan di beberapa kampung, justru fasilitas umum, misalnya sekolah, dijadikan oleh militer sebagai tempat penginapan, dijadikan markas untuk sementara, sehingga tidak ada aktivitas,” kata Agus.
Ia menjelaskan, sampai saat ini tidak ada pihak yang mengambil alih tanggung jawab pendidikan anak-anak. Pemerintah dan gereja tidak melakukan apa-apa. Agus menuding, karena TNI maupun kelompok bersenjata di Papua sama-sama memasang harga mati pada prinsip mereka, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan merasa aman terabaikan
“Itu problem dengan label NKRI harga mati dan kemudian ada juga Papua Merdeka harga mati. Karena itu menjadi harga mati, tidak ada tawar-menawar di kedua belah pihak. Tetapi persoalan Papua ke depan, yang lebih besar, itu tidak boleh mati. Dalam arti, sisi kemanusiaan, sektor pendidikan, harus dipikirkan oleh kedua belah pihak,” katanya, dilansir VOA.
Agus bercerita, sebetulnya ada sejumlah sekolah darurat sempatdidirikan, namun kini tidak beroperasi kembali karena dibongkar oleh pihak yang tidak dapat diidentifikasi sampai saat ini.
“Bolehlah kita pikirkan soal harga mati kedua-duanya. Tetapi kemudian, kita tidak boleh mati seluruhnya, dalam semua aspek, terutama pendidikan. Papua hari ini, masa depannya ditentukan oleh anak-anak ini. Makanya anak-anak Nduga harus diselamatkan dari konflik yang ada,” tegas Agus.
