LAGI-LAGI, berita DPR menjadi viral bukan karena hasil kinerja memperjuangkan konstituennya, tapi karena usulan anggaran mencengangkan untuk membeli gorden rumah dinas mereka.
Anggaran sekitar Rp 60 miliar (Rp48,7 miliar pembelian gorden untuk rumah dinas DPR dan Rp11 miliar untuk pengaspalan jalan di kompleks tersebut saat ini tinggal menanti pemenang lelangnya.
“Gorden rumah dinas DPR di Kalibata, Jakarta Selatan banyak yang rusak karena ada yang sudah sembilan tahun tidak diganti, “ kata Sekjen DPR-RI Indra Iskandar di Jakarta, Rabu (29/3).
Ia menganggap penggantian gorden untuk 505 unit rumah di kompleks DPR senilai Rp48,7 miliar dan pengaspalan jalan di lingkungan kompleks DPR sekitar Rp11 miliar suatu hal yang wajar.
“Semua dilakukan secara transparan, mengikuti proses lelang, dan barang yang dibeli produk dalam negeri, “ kilahnya, walau ini menuai pertanyaan publik. “Harga gorden buatan lokal kok waw gitu ya, “.
Sementara anggota Forum Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, pengajuan anggaran fantastis sudah sering dilakukan Setjen DPR, bukan baru kali ini. .
Mereka agaknya terus mencoba-coba menciptakan proyek-proyek yang menguntungkan kelompok tertentu di DPR.
Menurut catatan, pada 2017 misalnya, Setjen DPR mengusulkan anggaran tidak masuk akal yakni Rp601 miliar hanya untuk membuat cetak biru rencana pembangunan gedung baru DPR.
Nilai anggaran sebanyak itu akhirnya dipangkas oleh Kementerian Keuangan setelah kasusnya diungkap ke publik, begitu pula saat mayoritas warga terpuruk ekonominya akibat pandemi, setjen DPR menganggarkan lebih Rp2 miliar untuk belanja multivitamin.
Total disusulkan anggaran pada 2021 oleh Setjen DPR Rp17 miliar untuk pembelian multivitamin bagi anggota DPR (Rp2 miliar lebih), alat CCTV (Rp14 miliar) dan pembuatan jas (Rp1 miliar lebih).
Sementara pakar komunikasi publik Lely Ariane “mengapresiasi” langkah Setjen DPR untuk “menyenang-nyenangkan” para wakil rakyat dengan pengajuan anggaran pembelian gorden yang nilainya fantastis.
Ia mempertanyakan, kaitan pengadaan gorden dengan kinerja DPR, juga suasana kebatinan para wakil rakyat di tengah kesulitan yang dihadapi mayoritas penduduk Indonesia.
Dari fungsi legislasi yang dilakukannya, pada 2021 hanya dihasilkan delapan Undan-undang atau jauh dari target prolegnas untuk menghasilkan 33 RUU, juga dilihat dari kehadiran dalam raker atau RDP. Yang rajin cuma kunker.
Seharusnya, menurut Lely, para wakil rakyat itu menjaga marwahnya karena kasus tersebut justeru bisa menjauhkan mereka dengan rakyat konstituennya.”Selayaknya mereka ramai-ramai menolaknya, “ kata Lely.
Pembeliannya sendiri dipertanyakan : “Apa ke-505 rumah dinas DPR gordennya rusak semua?, kenapa tidak yang rusak saja diganti? Beli sendiri juga bisa, nanti kalau sudah tidak jadi anggota DPR, bisa dibawa pulang. Lagipula, sebagian rumah dinas tidak ditempati,” kata Lely.
Lely juga menyayangkan pada anggota DPR perempuan, yang kuota mereka sebanyak 30 persen dulu telah diperjuangkan oleh rakyat. “Ibu-ibu kan tau juga harga gorden di pasaran, kok diam semua ya”.
Selain mendapatkan gorden baru di rumah dinas mereka, perlu diselidiki apakah tidak ada penyimpangan lain, mengingat pengajuan anggaran untuk keperluan DPR harus disetujui bersama oleh para pimpinan DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.
Di negeri ini ulah cela (oknum) wakil-wakil rakyat agaknya sulit dibasmi, karena lemahnya sanksi, baik sosial, moral mau pun penegakan hukum.
Dengan iming-iming atau praktek “money politics” mereka yangsudah “cacat atau cela” bakal terpilih lagi, sementara sikap permisif publik dan politisi membuat mereka tak kenal jera.
