JAKARTA, KBKNEWS.id – Wacana menjadikan guru sebagai tester program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Purworejo menuai kontroversi dan banyak pihak menyoroti risiko keselamatan guru jika harus mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada siswa.
Misalnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Purworejo menegaskan penolakannya terhadap rencana tersebut. Ketua PGRI, Irianto Gunawan, menyampaikan bahwa keputusan ini dilandasi beberapa pertimbangan, salah satunya kurangnya komunikasi antara penanggung jawab MBG dengan PGRI sejak awal.
“Purworejo jelas tidak setujulah adanya tester MBG. Pertama, karena dari awal juga tidak dilibatkan,” ujarnya, Rabu (8/10), dikutip kompas.com.
Alasan kedua, Irianto menyoroti kemungkinan penanggung jawab MBG lepas tangan. Ia menegaskan, pihak penyedia harus berani bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada guru atau kepala sekolah yang menjadi tester. “Siapa yang mau tanggung jawab? Mestinya penyedia juga harus memastikan makanan ini aman. Jangan sampai mengorbankan orang lain, tapi yang mendapat keuntungan mereka,” tegasnya.
Meski guru akan menerima imbalan Rp 100.000 per hari untuk mencicipi menu MBG, Irianto menilai hal itu tidak sepadan, apalagi jika guru juga diminta mengumpulkan ompreng yang dipakai ke SPPG.
Terkait dugaan kasus keracunan siswa di SMPN 8 dan SMAN 3 usai menyantap MBG, Irianto menekankan bahwa penyedia makanan harus bertanggung jawab dari proses penyajian hingga konsumsi. Ia juga meminta agar kasus ini diusut tuntas untuk memastikan pihak SPPG tidak dirugikan akibat faktor eksternal.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan guru sebagai penanggung jawab MBG melalui Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Penanggung Jawab Program MBG di Sekolah Penerima Manfaat.
