JEDDAH – Proses pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah telah berakhir pada 19 Juli 2023. Sementara itu, tahap pemulangan jemaah haji gelombang kedua segera dimulai melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempelajari banyak hal teknis untuk merancang ulang skenario penyelenggaraan haji di tahun-tahun mendatang agar lebih baik.
“Saat ini, kami sudah berada di tahap akhir untuk pengiriman jemaah haji melalui Bandara Jeddah. Kami tengah mempelajari berbagai aspek terkait perencanaan dan perbaikan penyelenggaraan haji di masa mendatang,” kata Hilman saat melakukan tinjauan proses pemulangan jemaah di Bandara Jeddah, Selasa (28/7/2023).
Hilman menyebut bahwa ada beberapa aspek teknis penyelenggaraan haji yang akan dikaji dan dirancang ulang. Pertama, terkait keberangkatan dan kepulangan jemaah yang terkait dengan pengaturan jadwal penerbangan pesawat.
“Kami sedang merancang jadwal dan ritme penerbangan, apakah akan landai di awal, tinggi di tengah, landai di akhir, atau lainnya. Semua itu sedang kami telaah,” jelasnya.
Kedua, durasi tinggal jemaah di Makkah dan Madinah. Pihaknya mendapat tugas khusus dari Menteri Agama untuk melakukan kajian ulang terkait hal ini. Harapan Menteri Agama adalah agar masa tinggal jemaah di Saudi Arabia bisa lebih pendek, tetapi tetap mempertimbangkan regulasi yang berlaku.
“Kami ditugaskan oleh Bapak Menag untuk merancang ulang lama tinggal jemaah di Madinah dan Makkah. Harapannya, bisa lebih pendek, namun semua ini tergantung pada regulasi yang berlaku di Saudi Arabia,” ucap Hilman.
Ketiga, perbaikan pelayanan kepada jemaah di masa puncak haji atau saat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Hal ini dianggap sebagai layanan utama yang perlu ditingkatkan. Untuk mewujudkannya, pihaknya akan membentuk tim khusus dan terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi.
“Ketiga, yang paling penting adalah menangani prosesi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ini sedang kami rancang. Kami akan membentuk tim khusus untuk itu. Semoga ke depannya bisa lebih baik,” ungkapnya.
Hilman menambahkan bahwa pihaknya juga telah berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi mengenai hal ini, karena tindakan apapun yang diambil terkait dengan regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi.
Terkait hasil investigasi bersama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mengenai kinerja Mashariq yang kurang optimal dalam memberikan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina), Hilman menyatakan bahwa hingga saat ini laporan yang diterima hanya sebatas keterlambatan penjemputan di Muzdalifah selama 3 jam. Hasil investigasi menyeluruh masih menunggu laporan resmi dari pihak berwenang.
Sumber: Kemenag
