Menghadapi HIV dan tuberkulosis (TB) bukan sekadar menghitung angka kasus atau memperluas cakupan layanan. Tantangan terbesar kita adalah memastikan bahwa setiap orang—terutama lansia dan kelompok marginal—mendapatkan pelayanan yang adil, setara, dan bermartabat.
Di Indonesia, beban TB masih tinggi dan HIV tetap menjadi isu kesehatan masyarakat yang kompleks. Namun, di balik statistik, ada wajah-wajah manusia yang sering terpinggirkan oleh sistem kesehatan konvensional: orang yang menua dengan HIV, penyandang disabilitas, pekerja seks, pengguna narkoba suntik, komunitas transgender, narapidana, dan migran. Mereka menghadapi hambatan struktural, stigma, bahkan kekerasan, yang membuat akses ke layanan kesehatan menjadi sulit atau berbahaya.
Keberhasilan terapi antiretroviral telah memperpanjang harapan hidup, sehingga semakin banyak orang dengan HIV memasuki usia lanjut. Di Indonesia, sekitar 7,7% dari orang dengan HIV berusia di atas 50 tahun—sekitar 39 ribu orang dari total lebih dari 500 ribu ODHIV. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 2030.
Namun, layanan kesehatan kita belum sepenuhnya siap menghadapi kompleksitas komorbiditas pada lansia: penyakit kardiometabolik, gangguan kognitif, osteoporosis, serta interaksi obat yang rumit. Lansia dengan HIV sering harus berpindah dari satu klinik ke klinik lain untuk ART, diabetes, hipertensi, dan pemeriksaan kardiovaskular. Fragmentasi layanan ini menambah beban biaya, waktu, dan risiko putus pengobatan.
TB pada lansia adalah beban yang substansial dan meningkat. Analisis global menunjukkan bahwa pada 2023 orang berusia ≥65 tahun menyumbang 21% dari seluruh kasus TB dan 23% dari kematian akibat TB; jumlah kasus pada kelompok ini meningkat sejak 2000, tren ini terjadi meskipun insiden TB keseluruhan menurun di beberapa wilayah.
TB pada lansia juga menuntut perhatian khusus. Gejalanya sering tidak khas, sehingga mudah disalahartikan sebagai tanda penuaan atau penyakit kronis lain. Akibatnya, diagnosis terlambat dan penularan berlanjut. Lansia lebih rentan terhadap efek samping obat TB dan membutuhkan pemantauan intensif, sering tidak disadari. Lansia yang sakit TB juga menjadi sumber penularan utama kepada anak-anak karena hampir 40% lansia tinggal bersama tiga generasi. Di Indonesia, strategi deteksi aktif di posyandu lansia, panti wreda, dan layanan primer harus diperkuat, disertai pelatihan tenaga kesehatan untuk mengenali TB pada usia lanjut dan mengelola polifarmasi dengan aman.
Kelompok marginal menghadapi hambatan tambahan berupa diskriminasi dan layanan yang tidak ramah. Integrasi pencegahan kekerasan ke dalam program HIV dan TB bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Layanan berbasis komunitas terbukti lebih efektif membangun kepercayaan, meningkatkan penemuan kasus, dan retensi pengobatan.
Namun, mereka sering bekerja dengan sumber daya terbatas dan tanpa dukungan formal yang memadai. Pemerintah dan mitra harus mengakui peran vital komunitas, menyediakan pendanaan berkelanjutan, serta memastikan rantai pasokan dan data yang stabil.
Aksesibilitas adalah soal martabat. Fasilitas kesehatan, materi edukasi, dan sistem rujukan harus inklusif bagi penyandang disabilitas. Ini berarti memastikan akses fisik ke klinik, menyediakan informasi dalam format ramah disabilitas, dan melatih tenaga kesehatan untuk berkomunikasi dengan empati. Tanpa lensa disabilitas, program berisiko mengecualikan orang yang sudah menghadapi hambatan ganda.
Untuk menjawab tantangan ini, integrasi layanan menjadi kunci. Klinik HIV dan TB harus terhubung dengan layanan kesehatan mental, manajemen penyakit tidak menular, perlindungan sosial, dan rehabilitasi. Model layanan terpadu yang menghadirkan pemeriksaan tekanan darah, skrining diabetes, konseling kesehatan mental, dan manajemen obat dalam satu kunjungan akan mengurangi beban pasien sekaligus meningkatkan hasil klinis.
Di tingkat kebijakan, pembiayaan harus diarahkan untuk mendukung model layanan yang berpusat pada pasien dan dipimpin komunitas, bukan sekadar menambah jumlah fasilitas atau tes.
Keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari jumlah infeksi yang dicegah. Indikator kualitas hidup—retensi dalam perawatan, viral suppression pada lansia, penurunan kekerasan berbasis gender, dan akses layanan bagi penyandang disabilitas—harus menjadi tolok ukur utama. Pemerintah, donor, dan mitra harus mendengarkan suara komunitas, mengalokasikan sumber daya yang memadai, dan memastikan program yang terbukti efektif dapat diperluas.
Indonesia memiliki modal sosial dan jaringan komunitas yang kuat. Tantangannya adalah bagaimana mengubah modal itu menjadi kebijakan dan praktik yang menjangkau mereka yang paling rentan. Jika kita benar-benar menempatkan manusia di pusat respons HIV dan TB, kita tidak hanya menurunkan angka kasus, tetapi juga memulihkan martabat, kesehatan, dan harapan hidup bagi setiap orang, tanpa kecuali.
