PEMERINTAH kembali akan mengucurkan bantuan tunai langsung bagi 20,5 juta penduduk terdaftar dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta 2,5 juta pedagang makanan.
Bantuan yag diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (1/3) lalu berupa uang tunai Rp100-ribu per bulan, mulai April – Juni 2002 yang akan dibayarkan di muka (Rp300-ribu), April ini.
Presiden mengatakan, pemerintah paham, harga minyak goreng cukup tinggi akibat lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional di tengah Perag Rusia vs Ukraina, sehingga untuk meringankan beban rakyat, pemerintah memberikan BLT minyak goreng.
Menurut catatan, selain naiknya harga minyak sawit (CPO) antara lain akibat Perang Rusia-Ukraina yang mendongkrak naik harga minyak nabati, lonjakan harga minyak goreng juga dipicu berbagai persoalan dalam negeri.
Sebenarnya, pemerintah mewajibkan produsen sawit menjual 30 persen produknya ke dalam negeri, namun kenyataannya banyak yang nakal, mengingat harga ekspor jauh lebih menguntungkan.
Panic buying di tengah masyarakat, ditambah dengan aksi spekulan pedagang atau pihak tertentu menahan stok, membuat harga minyak goreng makin melambung tinggi.
Penetapan HET minyak goreng curah dari Rp11.500 ke Rp14-ribu per liter dan membebaskan harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium mengikuti mekanisme pasar, ternyata tidak bisa mengendalikan harga.
Bahkan, begitu HET minyak goreng curah dinaikkan menjadi Rp14-ribu per liter, yang tadinya menghilang di pasar, kembali bermunculan, sebaliknya, harga minyak kemasan sederhana yang semula Rp13.500 dan kemasan premium betengger di atas Rp 20-ribu dan Rp25-000 per liter.
Data Amburadul
Sejumlah pengamat menilai positif merespons BLT yang diberikan pada penduduk berpendapatan marjinal, namun disangsikan keakuratan data seperti terjadi sebelumnya, bahkan ada anggota DPRD DKI Jakarta yang terdaftar sebagai penerima BLT.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muh. Faisal mengemukakan, pemberian BLT minyak goreng merupakan alternatif saat kebijakan subsidi tidak efektif karena minyak goreng murah tidak sampai ke masyarakat yang disasar.
“Alternatifnya memang pemberian BLT, dan saya kira nilainya cukup memadai, “ ujarnya.
Selain perang Rusia- Ukraina yang memicu krisis energi, di Indonesia, pemicu kenaikan harga terhadap masing-masing komoditas berbeda satu dan lainnya, ada faktor panic buying, praktek kartel di antara produsen dan ulah para spekulan, juga penyebabnya. (Kompas/ns)
Tanpa dilatari berbagai persoalan pun, harga-harga kebutuhan pokok biasanya memanga naik menjelang Ramadhan dan Idul Fitri akibat naiknya permintaan.
Setelah dihantam imbas pandemi sekitar dua tahun sejak awal terdeteksi pada 2 Maret 2019, penduduk terutama pekerja sektor informal agaknya harus lebih memperketat ikat pinggang lagi.
