ELITE politik justeru dianggap menjadi faktor penghambat dan membuat proses demokratisasi di Indonesia mandek atau berjalan di tempat (stagnan), padahal rakyat antusias melibatkan diri dalam proses demokrasi.
Indeks Keadaan Demokrasi Global 2017 yang disusun oleh International Institute for Democracy and Asistance (IDEA) (Kompas 9/12) menunjukkan, pada sejumlah aspek demokrasi, Indonesia di atas rata-rata, di tingkat regional mau pun global.
Aspek-aspek besar yang diukur, dipecah ke dalam 16 indikator dengan nilai skala 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin baik nilainya terhadap negara yang diamati.
Nilai Indonesia sangat baik pada aspek pemerintahan perwakilan (0,71), jauh di atas rata-rata regional (0,50) mau pun global (0,58) dengan empat indikator yakni pemilihan umum bersih (0,73 persen), pemilu inklusif (1,00), partai politik bebas (0,62) dan pemerintahan yang dipilih (1,00).
Nilai aspek pemerintahan perwakilan diikuti oleh aspek pengendalian pemerintah (0,61 persen), hak azasi (0,57 persen) dan administrasi imparsial (0,45), sementara untuk aspek partisipasi populer, tidak ada indeks komposit dari empat indikator a.l. partisipasi masyarakat sipil (0,82) dan partisipasi elektoral (0,80)
Menurut Direktur IDEA Asia Pasifik, Leena Rikkilea Tamang dalam diskusi di KPU Jakarta (8/12), indeks tersebut menunjukkan sejumlah angka mencemaskan dan cenderung stagnan, walau ada aspek-aspek yang tumbuh sangat positif dan bahkan sangat tinggi di Asia Tenggara.
Untuk itu, lanjutnya, perlu ditelisik penyebab tingginya indikator tertentu pada aspek tersebut, juga sebaliknya.
Sebagai contoh, menurut dia , terkait partisipasi masyarakat sipil, nilai tinggi yang dicapai tidak berarti bisa dijadikan alasan bahwa mereka tidak memerlukan dukungan lagi. “Ini membanggakan, tetapi harus difikirkan pula, bagaimana kemudian memperkokohnya, “ tutur Tamang.
Data-data yang dimiliki IDEA dari 1975 hingga 2015 menunjukkan,sejumlah indikator seperti administrasi yang imparsial mengalami kenaikan pada tahun-tahun awal reformasi, namun kemudian kembali stagnan.
“Masyarakat sebetulnya sudah siap berdemokrasi, namun elite belum karena (sebagian-red) mereka melindungi privilese (hak istimewa) atau mungkin juga melindungi koruptor, “ kata Direktur Eksekutif CSIS Phillip J. Vermonte
Dengan demikian, menurut Vermonte, dapat dikatakan, kontributor terbesar demokratisasi berasal dari masyarakat, sementara kelompok elite masih harus didorong terus agar mau menerima demokrasi.
Sementara Ketua KPU Arief Budiman berpendapat, temuan indeks IDEA tersebut harus ditindaklanjuti lagi misalnya terkait negara yang indeks demokrasinya baik, apakah tingkat kesejahteraan rakyatnya juga baik ? “. Keduanya harus seiring-sejalan, “ tandasnya.
Demokrasi hanyalah salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan tujuan. (Kompas, IDEA/NS)
