KENEKATAN Presiden AS Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel dan segera akan memindahkan kantor kedubesnya dari Tel Aviv seakan-akan uji nyali bagi para pemimpin negara-negara di dunia melawannya.
Mau dan mampu kah mereka menggalang kekuatan, baik politik mau pun ekonomi sehingga Presiden Trump membatalkan keputusan sepihaknya yang dicemaskan bakal mengancam perdamaian dunia , memicu aksi terorisme dan radikalisme serta juga melemahkan posisi AS di mata dunia?
Dari sisi militer, memang harus realistis, mustahil melawan AS, bahkan banyak negara termasuk sejumlah negara Arab “dipayungi” atau bergantung pada pasokan mesin perang negara adidaya itu.
PM Israel Benjamin Netanyahu memuji Presiden Trump yang dinilai telah mengambil keputusan berani dan adil serta Presiden Reuven Riflin yang menyebutkan tidak ada hadiah lebih pas dan indah selain keputusan itu, selebihnya, sejumlah pemimpin negara mengecamnya.
Parlemen Israel (Knesset) meratifikasi Jerusalem sebagai ibukota negara Yahudi itu pada Januari 1950 walau saat itu tidak satu negara pun termasuk AS mengakuinya.
Gerakan Zionist internasional yang dilakukan secara sistematis dan terarah, menyebabkan jumlah etnis Yahudi di Jerusalem terus meningkat drastis, sebaliknya etnis Arab menurun dari tahun ke tahun.
Pada 1921 tercatat hanya 21 persen warga Yahudi di Jerusalem, meningkat menjadi 40 berbanding 60 persen pada 1947, dan kini berbanding terbalik menjadi 70 (Yahudi) berbanding 30 (Arab).
Presiden RI Jokowi menilai keputusan Presiden Trump terkait Jerusalem selain mengguncang stabilitas keamanan dunia, juga melanggar sejumlah resolusi DK dan MU PBB (ada 18 resolusi yang sudah dikeluarkan).
RI, ujarnya, sesuai amanah UUD 1945 akan tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina serta segera akan menggalang langkah untuk menekan aksi Trump termasuk ikut mendesak pertemuan negara Organisasi Konferensi Islam (OKI).
Mitra AS juga Mngecam
Kecaman atas aksi sepihak Trump a.l. disuarakan oleh pemimpin mitra-mitra AS di Eropa. Kanselir Jerman Angela Merkel menegaskan lagi sikapnya, status Jerusalem hanya dapat “dinego” dalam kerangka solusi dua negara, sedangkan Presiden Perancis Emanuel Macron sangat menyesalkan aksi Trump itu.
Kepala Kebijakan LN Uni Eropa Federica Mogherini menyebut keputusan Presiden Trump suatu kemunduran yang bisa “mengantarkan dunia pada kegelapan” dan Sekjen PBB Antonio Guterres menilai hal itu membahayakan prospek perdamaian.
Di tengah momentum kebersamaan masyarakat dunia yang muncul akibat ulah Trump, mampukah Liga Arab, OKI, bersama PBB, Uni Eropa, Rusia dan China, juga Vatikan yang mewakili umat Katolik bersatu mengucilkan AS dan Israel?
Faktanya, selama ini deklarasi-deklarasi yang dikeluarkan dari hasil KTT OKI misalnya, lebih bersifat retorika ketimbang menelurkan langkah kongret, sementara friksi-friksi juga muncul di dunia Arab a.l. akibat perebutan hegemoni antara Arab Saudi dan Iran.
Status Jerusalem sendiri, sejak dibentuknya Komite Khusus PBB pada 1947 hingga kini masih belum jelas karena berdasarkan resolusi-resolusi DK dan MU PBB selanjutnya dianggap sebagai corpus separatum (entitas terpisah) di bawah PBB.
Berdasarkan Perjanjian Oslo yang digalang AS pada 1993, status Jerusalem akan ditetapkan dalam kesepakatan final antara Israel dan Palestina. Final nya kapan, wallahu’alam.
Gelombang perlawanan terhadap keputusan Trump muncul dimana-mana, tidak hanya di wilayah Palestina dan negara-negara Arab serta negara berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia.
Semoga momentum terciptanya “musuh bersama” terhadap keputuan Trump kali ini bisa mendorong munculnya kekuatan besar untuk mengalahkan ketidak adilan dunia yang menimpa bangsa Palestina. (AP/AFP/Reuters/ns)
