JAKARTA – Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani, mengungkapkan bahwa Indonesia akan menghadapi kekurangan sebanyak 1,3 juta guru pada tahun 2024 karena banyaknya guru yang akan memasuki masa pensiun.
Nunuk menjelaskan, pada periode 2022-2023, jumlah guru di sekolah negeri Indonesia mencapai 3,3 juta, namun sebagian besar dari mereka akan pensiun, dengan rata-rata sekitar 70.000 guru pensiun setiap tahun.
Saat ini, profesi guru kurang diminati oleh generasi muda, yang berpotensi menyebabkan kekurangan guru yang serius di Indonesia.
Nunuk menekankan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis sejak tahun 2021 untuk mengatasi kekurangan guru di Indonesia.
Kemendikbudristek telah terus menerapkan langkah-langkah akseleratif untuk mengisi kekurangan guru. Pada tahun 2021 dan 2022, mereka berhasil merekrut 544 ribu guru baru.
Selanjutnya, pada tahun ini, pemerintah menargetkan merekrut 600 ribu guru sekolah negeri, meskipun pemerintah daerah di seluruh Indonesia baru mengusulkan penambahan 300 ribu guru.
Selain melalui proses rekrutmen reguler, Kemendikbudristek juga mengusulkan konsep Ruang Talenta Guru, sebuah platform yang akan menjadi tempat bagi guru-guru honorer yang memenuhi syarat dan kompetensi.
“Mengingat ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan guru yang sering terjadi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) mengusulkan dalam sebuah forum dengan Komisi X DPR mengenai konsep Ruang Talenta Guru atau yang sering disebut sebagai pasar,” katanya, dilansir dari Antara, Sabtu (2/9/2023).
Dengan konsep ini, jika suatu sekolah membutuhkan guru tambahan, kepala sekolah dapat langsung merekrut guru yang terdaftar dalam platform Ruang Talenta Guru ini.
Selain mengatasi masalah jumlah guru, pemerintah juga dihadapkan dengan tantangan mencari calon guru yang berkualitas. Oleh karena itu, kerjasama dengan berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru di Indonesia.
Kerja sama ini mencakup advokasi kepada pemerintah daerah, persiapan dan pendampingan bagi calon guru, pengembangan dokumen pendukung pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan lain sebagainya.
Margaretha Ari Widowati, Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation, mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki program yang membantu pemerintah dalam menyiapkan guru berkualitas.
“Mereka memfasilitasi komunikasi antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang mengelola pendidikan guru dengan pemerintah daerah dan Kemendikbudristek untuk saling berbagi informasi mengenai kebutuhan guru,” tuturnya.
