INDONESIA dengan tingkat pengangguran 5,0 persen menempati posisi ke-2 di Asia, di bawah “Juara I” China (5,1 persen) dan di atas India (4,9 persen), Filipina (4,5 persen), Malaysia (3,2 persen), Vietnam (2 persen) dan Thailand satu persen.
Susahnya mencari kerja, tercermin dari membludaknya pengunjung Job Fair di Bekasi, Jawa Barat sehingga beberapa dari mereka pingsan gegara berdesak-desakan. Ada sekitar 25.000 pencari kerja, padahal hanya tersedia 2.000-an posisi.
Dunia kerja Indonesia terdampak situasi global yang tak menentu yang membuat roda perekonomian nasional lesu dan dan konsumsi domestik anjlok, tercermin dari maraknya tingkat pemutusan hubungan kerja.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut jumlah PHK di Indonesia tahun 2025 telah mencapai 26.455 kasus per 20 Mei 2025.
Sementara data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menunjukkan pekerja yang terkena PHK periode Januari-Maret 2025 mencapai 73.992 pekerja. Apindo memprediksi korban PHK akan tembus 250 ribu orang pada akhir tahun ini.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan. “Makanya kita perlu investasi di padat karya karena PHK sangat mengkhawatirkan buat kita,” kata Shinta dikutip dari CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.
Laporan World Economic Outlook edisi April 2025, yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF), menempatkan Indonesia dengan jumlah pengangguran tertinggi di Asia Tenggara, sementara jiran Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, hingga Filipina cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah.
Persentase pengangguran (unemployment rate) Indonesia dalam laporan IMF sebesar 5,0 persen. IMF memprediksi angka tersebut akan meningkat menjadi 5,1 persen pada 2026.
Ketidakpastian global
Penyebab pengangguran menurut analisis IMF adalah ketidakpastian global yang membuat melonjaknya angka pengangguran di berbagai negara dipicu perubahan kebijakan perdagangan global, kebijakan proteksi perdagangan, hingga permasalahan geopolitik.
“Meningkatnya ketegangan perdagangan dan tingkat ketidakpastian kebijakan yang sangat tinggi diperkirakan akan berdampak signifikan pada aktivitas ekonomi global,” dikutip dari World Economic Outlook April 2025.
Ketidakpastian ini memicu perlambatan ekonomi secara masif. Imbasnya, permintaan pasar mengalami penurunan sehingga para pengusaha memutuskan menunda ekspansi, mengurangi investasi, dan memangkas belanja produksi.
Dampaknya juga terasa dengan menurunnya keterserapan angkatan kerja dan meningkatnya PHK.
Data BPS menyebut jumlah angkatan kerja naik dari 149,38 juta orang pada Februari 2024, menjadi 153,05 juta orang pada Februari 2025. Namun, jumlah tersebut tidak dibarengi dengan penurunan jumlah pengangguran pada periode yang sama.
Jumlah pengangguranpada 2024 sebanyak 7,20 juta orang, naik 83 ribu orang menjadi 7,28 juta orang. Artinya, jumlah pengangguran tumbuh 0,08 persen sepanjang Februari 2024 hingga Februari 2025.
Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja penuh pada Februari 2025 sebanyak 66,19 persen. Turun 1,88 persen dibanding Agustus 2024 yang sebesar 68,07 persen.
Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada 2024 menurut catatan BPS 152,11 juta orang, sedangkan jumlah pekerja masing-masing sekitar 83,8 juta orang di sektor informal dan 60,8 juta sektor formal.
Efisiensi besar-besaran yang dilakukan pemerintah, mau tidak mau juga bedampak pada sejumlah sektor misalnya industri pariwisata akibat menurunnya acara seminar, lokakarya, raker oleh ASN.
Mari kita kencangkan ikat pinggang!
