SERANG-Pendidikan masih menjadi persoalan besar di Provinsi Banten, khususnya di wilayah Banten Selatan (Bansel). Ketidakmerataan infrastruktur dan ketersediaan tenaga pengajar menjadi pokok utama persoalannya.
Kita masih menyimpan banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Dimensi kemiskinan tidak hanya semata-mata soal terbatasnya jumlah uang, tapi juga minimnya akses terhadap pendidikan,” kata Gubernur Banten, Rano Karno, di Serang, Jum’at (15/07/2016) seperti diberitakan Rimanews
Pemeran Doel ini mengatakan, bahwa hak mendapatkan pendidikan harusnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan hingga perdesaan. Karena kualitas pendidikan yang akan menopang pembangunan suatu daerah. Namun semua itu harus ditopang oleh politik anggaran dari pihak eksekutif dan legislatif.
“Demokratisasi itu bukan hanya perkara politik, tapi juga soal demokratisasi pendidikan. Setiap warga memiliki hak yang sama atas layanan pendidikan. Pendidikan formal maupun nonformal masih menjadi prioritas utama agenda pembangunan di Banten, di samping kesehatan dan infrastruktur,” terangnya.
Selain minimnya infrastruktur, persoalan lain di Banten adalah sebaran tenaga pendidik yang belum merata dan kesejahteraan bagi ‘Pahlawan Tanpa Tanda Jasa’ itu. Mengingat masih banyaknya guru honorer di pelosok Banten.
Sehingga, untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan infrastrukturnya, Rano mengaku telah memerintahkan Dinas Pendidikan (Dindik) untuk membuat rencana besar pembangunan pendidikan di wilayahnya.
