SERANGAN pasukan Turki ke wilayah Kurdi di Suriah utara pasca hengkangnya pasukan Amerika Serikat menuai kecaman dan sanksi dari mitra-mitranya di Uni Eropa (UE).
Bagi Turki, absennya pasukan AS agaknya menjadi peluang emas yang tidak boleh disia-siakan untuk segera beraksi melumpuhkan milisi separatis Kurdi yang bermarkas di tapal batas negaranya dengan Suriah.
Bombardemen dari udara dan artileri berat ke posisi milisi kelompok separatis PKK Kurdi sejak Rabu lalu (9/10) selain menghantam fasilitas militer, juga menciptakan ribuan pengungsi baru.
UE menilai, pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan melepaskan 3,6 juta pengungsi Suriah yang saat ini berada negaranya untuk menyeberang ke Eropa jika UE menentang serangan Turki ke wilayah Kurdi sebagai “pemerasan”.
Sejauh ini Turki yang beberapa kali berupaya bergabung ke dalam UE kandas akibat persoalan pelanggaran HAM dan penegakan hukum, bahkan negosiasi ke arah itu terhenti sejak 2016.
PM Italia Giuseppe Conte juga meminta agar UE tidak tunduk pada ancaman Turki yang menggunakan dalih atas kesediaannya menampung pengungsi Suriah untuk memeras UE.
UE lalu mempertimbangkan sanksi terhadap Turki setelah mereka gagal mendesak DK PBB agar menyatakan sikap atas bencana kemanusiaan akibat invasi yang dilakukannya terhadap posisi milisi Kurdi di Suriah.
Ketua Komisi Eropa, Donald Tusk juga mengecam keras invasi Turki yang dinilai memunculkan persoalan kemanusiaan baru. “Tidak bisa diterima, soal pengungsi dijadikan alasan memeras. Ancaman Presiden Erdogan salah tempat, “ tandasnya.
Sanksi yang akan dijatuhkan terhadap Turki, menurut Wakil Menlu Perancis Urusan Eropa Amelie de Montchalin akan dibahas dalam pertemuan UE pekan depan.
Kecaman keras juga dilontarkan oleh Swedia, juga anggota UE, melalui Menlunya Ann Linde yang mendesak UE mengenakan embargo pada Turki yang dianggapnya melanggar hukum internasional, merusak situasi dan menciptakan tragedi kemanusiaan.
Perubahan konstelasi perimbangan militer terjadi karena selama ini milisi PKK Kurdi merupakan mitra utama AS dalam memerangi kubu Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).
Peta Konstelasi Militer
Dalam konflik Suriah menyusul gerakan demokratisasi yang melanda jazirah Arab (Arab Spring) pada 2011, AS berpihak pada kubu oposisi Suriah (SDF), sebaliknya Rusia, Iran dan Turki mendukung rezim Presiden Bashar al-Assad.
Seluruh pihak yang bertikai di SUriah termasuk milisi YPG (Pelindung Rakyat Kurdi) yang berafiliasi dengan SDF dan PKK, Iran, Rusia dan Turki bahu-membahu dengan pasukan AS memburu NIIS.
Oleh sebab itu, serangan Turki terhadap Kurdi, di sisi lain juga membuat kerjasama yang telah dilakukan para pihak menjadi sia-sia karena NIIS yang nyaris lumpuh, tampak akan bangkit lagi.
Persoalannya, YPG dan PKK Kurdi bagi Turki dianggap sebagai kelompok teroris dan separatis yang harus diperangi karena tuntutan mereka selama ini untuk melepaskan diri dari negara itu.
Invasi Turki dicemaskan memicu keruwetan baru terkait peningkatan jumlah pengungsi, komitmen membasmi NIIS dan perlawanan etnis Kurdi.
Bagi Suriah yang sudah tersandera konflik sepeninggal Presiden Hafez al-Assad di tengah gelombang demokratisasi Arab Spring di jazirah Arab pada 2011, dan sampai kini di tangan puteranya, Bashar al-Assad, perdamaian agaknya semakin menjauh. (AFP/AP/ns)
