IRAK tidak lepas dirundung konflik yang datang silih berganti sejak dekade 1980-an dan kini di ambang kekacauan di tengah meluasnya aksi unjuk rasa dan pengunduran diri PM Adel Abdul Mahdi.
Publik sendiri masih menunggu arah panggung politik mengenai tokoh yang akan ditunjuk menjadi PM baru setelah parlemen menyetujui lengsernya Abdul Mahdi, Minggu (1/12) yang dikenal loyalis Iran.
Pengunduran diri Abdul Mahdi tak terelakkan karena desakan rakyat setelah sekitar 420 orang tewas dan ribuan pengunjuk rasa terluka akibat bentrok dengan aparat keamanan di berbagai gelombang aksi massa di berbagai kota di Irak sejak awal Oktober.
Namun pengamat menduga, lengsernya Abdul Mahdi, bisa menjadi awal babak baru perebutan pengaruh di level regional, di satu pihak oleh Iran dan di pihak lain Arab Saudi didukung AS.
Yang jelas, mayoritas publik akan menolak tokoh atau elite politik pro-Iran yang selama ini dinilai telah gagal menegakkan hukum, membawa kesejahteraan dana kemajuan bagi Irak.
Pemilu parlemen lalu (2018) menciptakan aliansi besar, seluruhnya dari kakukus Syiah, yakni aliansi Saairun pimpinan Moqtada al-Sadr (54 kursi), aliansi Fatah pimpinan Hadi al-Amiri (48 kursi) dan aliansi al-Nasr pimpinan mantan PM Irak Haider al-Abadi (42 kursi).
Aliansi Saairun yang juga berasal dari kakukus Syiah dikenal lebih independen (dari pengaruh Iran mau pun Saudi) dan nasionalis Irak, sementara Fatah dan al-Nasr dinilai condong ke Iran.
Al-Sadr bahkan tampak mulai merapat ke Saudi , tercermin dari kunjungannya ke negeri itu pada 2017, atau pertama setelah lawatan sebelumnya (2006) untuk bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammad bin Salman.
Rezim Korup
Gelombang aksi unjuk rasa massa sendiri telah berlangsung sejak awal Oktober lalu dalam upaya menggulingkan pemerintah yang dianggap korup dan menjadi sumber penyebab krisis ekonomi Irak.
Pendemo yang mayoritas kaum remaja atau usia milenial menuding politisi yang korup di balik kegagalan upaya pemulihan konflik yang sebenarnya sudah mulai tercipta pasca runtuhnya Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS atau ISIS) pada 2017.
Sentimen terhadap negara tetangga, Iran yang pernah terlibat perang perbatasan selama delapan tahun (1980 -1988) yang merenggut lebih seratus ribu jiwa juga muncul kembali akibat kecurigaan massa atas keterlibatan Iran dalam politik dalam negeri Irak.
Kehadiran Panglima Operasi Luar Negeri Garda Revolusi Iran Mayjen Qassem Soleimani memperkuat tuduhan campur tangan negara itu dalam deal-deal antarfraksi di Irak.
Usai dari perang yang tidak menghasilkan apa-apa dengan Iran selama delapan tahun, Irak terlibat Perang Teluk I pada Agustus 1990 dan ditaklukkan oleh koalisi internasional pimpinan AS pada Juni 1991kemudian untuk kedua kalinya, kembali diserang AS dalam Perang Teluk II pada 2003 hingga ambruknya rezim Saddam Husein.
Rakyat Irak yang sudah jenuh dan trauma mengalami konflik berkepanjangan, mendambakan kedamaian dan perbaikan ekonomi. (Reuters/AFP/NS)
