DIPILIHNYA kembali Muhammad Javad Zarif sebagai menlu dianggap sebagai upaya Presiden Iran Hassan Rouhani mengamankan hasil kesepakatan perjanjian penghentian program pengayaan nuklir dengan sejumlah negara termasuk Amerika Serikat.
Parlemen Iran, Minggu (20/8) menyepakati 16 anggota kabinet yang diusulkan Hassan Rouhani termasuk ketua negosiator perundingan program nuklir Javad Zarif dari seluruhnya 18 jabatan menteri di kabinet.
Hanya calon menteri energi Habibullah Bitaraf yang ditolak perlemen karena ia dinilai tidak memiliki visi untuk mengatasi kekeringan dan krisis air di negara itu, sementara Rouhani melepaskan lowongan (tidak mengusulkan) calon menteri sains.
Sesuai kesepakatan yang dicapai bersama AS, China, Jerman, Inggeris, Perancis dan Rusia pada 2015, Iran bersedia menghentikan program pengayaan nuklir dan sebagai imbalannya, pihak Barat melonggarkan sanksi ekonomi mereka.
Di depan sidang parlemen, Hassan Rouhani menegaskan pentingnya tugas menlu untuk menjaga kesepakatan nuklir yang telah dicapai dan tidak membiarkan AS dan musuh-musuh Iran lainnya berhasil (memaksakan kehendak mereka-red).
Sebaliknya, Kongres AS mengacu pada laporan badan atom internasional, menilai, Iran sudah mematuhi kesepakatan tersebut, sampai ada temuan baru berupa ujicoba rudal balistik Juli lalu.
Presiden AS Donald Trump awal Agustus lalu menandatangani sanksi baru terhadap Iran setelah mengetahui parlemen Iran mengesahkan RUU tentang pengalokasian dana bagi program pengembangan rudal balistik.
Parlemen Iran secara aklamasi mendukung RUU terkait alokasi pendanaan program pengembangan rudal bernilai 520 juta dollar AS, masing-masing 260 juta dollar untuk program rudal balistik dan penguatan satuan Quds, inti pasukan Garda Revolusi.
Iran pada Juli lalu juga mempublikasikan peresmian dimulainya produksi rudal pertahanan udara Sayyad -3 dan meluncurkan roket Simorgh, pengangkut satelit ke ruang angkasa.
Peluncuran Simorgh dikecam empat negara Barat penandatangan kesepakatan program nuklir Iran 2015 (AS, Jerman, Inggeris dan Perancis) dengan alasan, roket tersebut mirip dengan rudal balistik antarbenua (ICBM) yang berkemampuan mengangkut hulu ledak nuklir.
Iran sendiri bersikeras, tidak ada perjanjian yang dilanggarnya dan menilai AS lah yang berkhianat karena ujicoba program rudal balistik tidak termasuk dalam butir-butir perjanjian nuklir 2015.
Presiden Rouhani pekan lalu mengindikasikan akan keluar dari kesepakatan nuklir tersebut jika AS tetap meneruskan sanksinya.
Sekarang tinggal adu kuat antara Iran dan keempat negara Barat yang memiliki kartu kekuatan ekonomi untuk mengenakan sanksi. (AP/AFP/Reuters/NS)
