IRAN bersiaga menghadapi kemungkinan serangan militer baru dari Amerika Serikat (AS) dan Israel setelah gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln resmi tiba di perairan Teluk.
Harian Inggris The Guardian seperti dikutip Kompas.com. (27/1) menilai, pengerahan armada tersebut memperkuat sinyal kesiapan Washington untuk melancarkan serangan terhadap Teheran.
Jika dikombinasikan dengan jet tempur Israel, AS dinilai memiliki kekuatan militer yang memadai untuk melancarkan serangan untuk tujuan menjatuhkan pemerintahan Iran.
Armada AS terdiri dari sejumlah kapal perusak berpeluncur  rudal memang belum berada di posisi akhir, tetapi sudah berada dalam jangkauan serangan terhadap Iran.
Kemungkinan serangan lanjutan AS juga belum tentu memicu kembali demonstrasi jalanan, mengingat banyak warga Iran yang menentang pemerintah juga menolak perubahan rezim melalui campur tangan asing.
Di sisi lain ketiadaan terobosan diplomatik berdampak langsung pada ekonomi Iran setelah bursa saham negara itu mencatat penurunan harian terbesar, Senin ini.
Selain itu, sejumlah negara di Timur Tengah, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), menyatakan tidak akan mengizinkan wilayah udara maupun perairannya digunakan untuk menyerang Iran.
Namun kehadiran gugus tempur kapal induk AS di Laut Mediterania membuat izin dari banyak negara ketiga tidak lagi diperlukan untuk melancarkan serangan.
Simulasi Penyerangan
AS akhir pekan lalu mengumumkan akan menggelar latihan di kawasan tersebut untuk menunjukkan kemampuan dalam mengerahkan, menyebarkan, dan mempertahankan kekuatan tempurnya.
Serangan agaknya tidak untuk menyasar program nuklir Iran yang telah rusak akibat serangan 12 hari AS dan Israel pada Juni lalu 2025, melainkan menargetkan kepemimpinan politik Iran.
Tujuan utama serangan tersebut dinilai untuk mendorong kembali protes publik yang dipicu penurunan standar hidup dan lonjakan inflasi.
Data resmi menunjukkan, inflasi Iran dalam satu bulan terakhir mencapai 60 persen.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menuding AS berupaya merusak kohesi sosial Iran sebelum melancarkan serangan militer.
Larijani menyatakan, langkah Presiden AS Donald Trump menggambarkan Iran seolah berada dalam keadaan darurat.
“Ketika mereka (kubu anti pemerintah) menyerbu pusat-pusat militer dan kepolisian untuk memperoleh senjata, hal itu menunjukkan bahwa mereka berupaya memicu perang saudara,” tuturnya.
Memecah kohesi publik
Pada bagian lain, Larijani menyebutkan, taktik AS diperkirakan dengan terlebih dahulu memecah kohesi publik dan baru kemudian melancarkan serangan militer.
Sementara Jubir Kemlu Iran Esmail Baghaei membantah adanya komunikasi antara utusan khusus AS Steve Witkoff dan Menlu Iran Abbas Araghchi terkait kemungkinan kesepakatan diplomatik.
Steve Witkoff belakangan meningkatkan tuntutannya, termasuk pengembalian inspektur senjata PBB, penghapusan seluruh uranium Iran yang diperkaya tinggi, serta pembatasan program misil Iran.
Baghaei menyatakan, angkatan bersenjata Iran secara cermat memantau setiap pergerakan dan ia meperingatkan bahwa pengerahan pasukan dan ancaman militer bertentangan dengan prinsip-prinsip sistem internasional.
“Jika prinsip-prinsip tersebut dilanggar, ketidakamanan akan menimpa semua pihak,” ujar Bahaei.
Trump sebelumnya menunda serangan terhadap Iran dua pekan lalu di tengah gelombang protes karena khawatir tidak memiliki opsi yang pas untuk menyingkirkan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.
Sebagian warga Iran menyimpan kekecewaan terhadap Trump karena belum menepati janji membantu para demonstran.
AS terbelah
Pemerintahan AS sendiri masih terbelah terkait dorongan menuju perubahan rezim di Iran yang berpenduduk sekitar 90 juta jiwa. Jumlah korban tewas akibat penindakan demonstrasi masih bervariasi secara signifikan.
Lembaga HAM Human Rights Activists News Agency menyebut, jumlah korban tewas demonstran telah mencapai 5.419 orang. Kelompok tersebut juga masih menyelidiki sekitar 17.000 kematian lainnya.
Pelapor khusus PBB untuk Iran, Mai Sato, menyatakan tidak dapat memverifikasi angka tersebut.
Sato, yang juga profesor di Birkbeck, London, mengklaim keluarga korban diminta membayar tebusan sebesar 5.000 hingga 7.000 dollar AS untuk mengambil jenazah.
Pemerintah Iran membantah tudingan tersebut. Departemen komunikasi Iran menyatakan, dunia usaha tidak dapat menoleransi pemadaman jaringan lebih dari 20 hari.
Di Eropa, Menlu Italia Antonio Tajani mengatakan akan merekomendasikan kepada Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa agar Korps Garda Revolusi Iran ditetapkan sebagai organisasi terlarang.
Jika jadi diancarkan, kemungkinan AS terlebih dulu akan membungkam sistem pertahan udara Iran berupa sarang-sarang rudal darat ke udara dan artileri anti serangan udara, instalasi radar dan markas komando utama Iran.
Bisa jadi, AS juga sudah menanamkan intelijen atau kaki-tangannya di wilayah Iran, untuk melancarkan operasi rahasia, membunuh atau kalau bisa menyandera petinggi Iran seperti yang dilakukannya terhadap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro awal Januari lalu.
Jika itu dilakukan, harus dengan operasi presisi tinggi, mengingat para pemimpin Iran tentu dikawal berlapis-lapis, baik oleh pasukan reguler dan Garda Revolusi (IRCGC) , satuan pengawal, dan diamankan di bunker-bunker tersembunyi.
Serangan AS ke Iran agaknya tinggal meghitung hari, kecali ada perkembangan signifikan di jalur diplomatik dan juga situasi politik domestik Iran sendiri terkait gelombang aksi unjukrasa. (The Independen/Kompas.com/ns)
