YERUSALEM – Israel berencana membangun empat bangunan permukiman baru di wilayah pendudukan, di permukiman Gilo yang terletak di selatan Yerusalem.
Press TV mengutip media Palestina yang melaporkan jika permukiman baru akan bisa dihuni pada akhir tahun depan.
Pekan lalu, dua pertiga dari 15 negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) meningkatkan kekhawatiran atas tidak dilaksanakannya resolusi 2016 yang mendesak rezim Israel untuk menghentikan perluasan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki.
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan dilihat oleh Reuters pada hari Selasa, 10 negara anggota UNSC mengatakan bahwa mereka menulis untuk menyatakan “keprihatinan mendalam tentang kurangnya implementasi” Resolusi 2334. Resolusi itu menyatakan bahwa tidak akan mengakui perubahan apa pun, termasuk berkaitan dengan Jerusalem [al-Quds], selain yang disetujui oleh para pihak melalui negosiasi. Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur al-Quds selama Perang Enam Hari pada tahun 1967. Kemudian menganeksasi Yerusalem Timur al-Quds dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh masyarakat internasional. Sekitar 600.000 orang Israel tinggal di lebih dari 230 pemukiman yang dibangun secara ilegal sejak pendudukan tahun 1967 di tanah Palestina.
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan dilihat oleh Reuters pada hari Selasa, 10 negara anggota UNSC mengatakan bahwa mereka menulis untuk menyatakan “keprihatinan mendalam tentang kurangnya implementasi” Resolusi 2334. Resolusi itu menyatakan bahwa tidak akan mengakui perubahan apa pun, termasuk berkaitan dengan Jerusalem [al-Quds], selain yang disetujui oleh para pihak melalui negosiasi. Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur al-Quds selama Perang Enam Hari pada tahun 1967. Kemudian menganeksasi Yerusalem Timur al-Quds dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh masyarakat internasional. Sekitar 600.000 orang Israel tinggal di lebih dari 230 pemukiman yang dibangun secara ilegal sejak pendudukan tahun 1967 di tanah Palestina.
Advertisement
