JAKARTA, KBKNews.id—Kebrutalan Israel tak juga surut. Selain masyarakat sipil, wartawan juga menjadi sasaran keberingasan negara zionis tersebut.
Berdasarkan laporan media internasional, sampai saat ini 238 jurnalis telah meninggal di Gaza, Palestina, akibat kebuasan Israel. Sedangkan korban jiwa masyarakat sipil mencapai 60.430 sejak Oktober 2023 lalu. Sebanyak 148.722 lainnya mengalami luka-luka.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pers, Prof Komaruddin Hidayat, menyatakan kondisi tersebut membuat dunia sulit percaya hal itu terjadi dalam dunia yang semakin transparan, maju, dan beradab. “Negara-negara besar yang mendukung Israel, terutama Amerika Serikat telah menelanjangi dirinya sebagai negara yang harus ikut bertanggung jawab secara moral dan politik atas tragedi kemanusiaan ini,” tutur Komaruddin pada KBKNews, Selasa (12/8/2025) di Jakarta.
Tindakan pemusnahan massal warga Palestina di Gaza yang dilakukan Israel, kata dia, telah merembet pada relawan kemanusiaan dan bahkan kini wartawan pun menjadi sasaran. Ia meminta masyarakat dunia yang peduli pada kemanusiaan dan keadilan harus bersuara nyaring dan memprotes tragedi ini. Di samping itu, dunia perlu terus memperlihatkan simpati pada warga Palestina yang menjadi korban kebiadaban Israel.
Dewan Pers menyatakan duka mendalam dan terpukul atas keganasan Israel pada wartawan. “Mereka bekerja untuk menyebarkan berita kebenaran menuju kehidupan yang lebih adil dan beradab,” papar Momaruddin. Ia menambahkan, profesi wartawan itu mulia karena ikut mendidik masyarakat agar berpikir kritis dan objektif.
Sementara itu Ketua Dewan Pers periode 2022-2025, Dr Ninik Rahayu, juga mengecam kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia atas meninggalnya 238 jurnalis di Gaza. “Para jurnalis adalah pekerja profesional dan penegak demokrasi pada situasi konflik maupun perang,” ujarnya.
Negara yang berkonflk, kata Ninik, harus tetap memastikan perlindungan dan rasa aman pada jurnalis. Dalam pandangan Ninik, jurnalis adalah pejuang demokrasi.
Dia mengimbau agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga tertinggi diharapkan memiliki kuasa dan peran yang kuat untuk mennghentikan konflik atas nama kebebasan kemanusiaan dan kemerdekaan negara. Negara-negara yang berkonflik harus segera melakukan gencatan senjata demi kemanusiaan.
