PEMERINTAH Thailand menggelar pertemuan sepihak dengan rejim junta militer Myanmar di luar jalur lima butir konsensus (Five-point Consensus) yang disepakati oleh seluruh anggota ASEAN pada pertemuan di Jakarta, April 2021.
Dalam lima butir konsensus disebutkan penghentian kekerasan, dialog antara parapihak bertikai, penunjukan utusan khusus ASEAN yang juga diberi mandat untuk menemui para pihak di Myanmar serta pemberian ruang bagi bantuan kemanusiaan oleh ASEAN.
Itu sebabnya, Menlu RI, Filipina, Kamboja, Malaysia, Filipina dan Vietnam tidak hadir dalam pertemuan informal yang dilakukan sepihak oleh Thailand antara perwakilan negara gajah putih itu dengan kelompok rezim junta militer Myanmar.
Staf Khusus Menlu RI Bidang Diplomasi Kawasan I Gde Ngurah Swajaya (19/6) mengemukakan, pemimpin ASEAN sudah memberi mandat terkait solusi krisis politik Myanmar melalui dialog dan komunikasi oleh para pihak, bukan dengan salah satu pihak saja.
Sebaliknya, Thailand berdalih, sebagai negara berbatasan ribuan Km dengan Myamar, pihaknya sangat terbebani akibat krisis politik di Myanmar sejak pengambilalihan kekuasaan dari pemerintah sipil oleh junta militer, 1 Februari 2021.
Pemerintahan terpilih pimpinan Ketua Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi tidak diakui, dengan alasan terjadi kecurangan dalam pemungutan suara, lalu diambil alih oleh junta militer.
Ribuan tokoh anti rezim yunta ditangkapi termasuk penyandang haiah Nobel perdamaian Aung San Su Kyi, sementara 1,5 juta penduduk mengungsi, 2.890 orang tewas dalam berbagai bentrokan dengan tentara (Tatmadaw).
Thailand merasa Terbebani
Thailand yang merasa paling peduli dengan situasi yang menimpa rakyat Myanmar juga terbebani akibat krisis politik di Myanmar sehingga dengan alasan untuk mengamankan perbatasannya, Thailand menggelar pertemuan di Bangkok (19/6) dengan rezim junta Myanmar.
Sebaliknya, Swajaya tidak secara tegas menjawab pertanyaan apakah aksi sepihak yang dilakukan Thailand untuk bertemu perwakilan junta militer Myanmar melanggar kesepakatan ASEAN.
“Pemimpin ASEAN memandatkan dialog inklusif melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Silahkan nilai sendiri saja, “ ujarnya seraya menambahkan, Indonesia memang diundang oleh Thailand, tetapi memutuskan untuk tiak hadir pada pertemuan itu.
RI sendiri, lanjut Swajaya, sudah melaksanakan mandat yang diberikan para pemimpin ASEAN dengan melakukan 75 kali komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan perwakilan Thailand yang negaranya berbatasan dengan Myanmar.
“Tidak ada masalah terkait engagement (keterlibatan) Indonesia. Apa pun hasilnya, Menlu RI selalu melaporkan apa yang dilakukan pada para menlu anggota ASEAN, “ ujarnya.
Sementara Karo Dukungan Strategis Pimpinan Kemenlu RI Ahmad Rizal Purnama mengemukakan, interaksi juga dilakukan Indonesia dengan erzim junta Myanmar sabagai wujud mandat dari para pemimpin ASEAN untuk berkomunikasi dengan para pihak di Myanmar.
Interaksi, ujarnya adalah bagian solusi yang harus dicari sendiri oleh Myanmar, sementara ASEAN hanya memfasilitasi dialog, walau ia juga mengakui, setelah melewati sejumlah proses, ternyata tidak mudah dicarikan solusinya dalam waktu dekat.
Kekuasaan agaknya membuat pemimpin junta militer Myanmar berada di zona nyaman, sehingga agaknya cuma berbasa-basi ingin mengakhiri konflik yang juga penderitaan bagi rakyatnya.
