ORANG bertamu dengan buah tangan seplastik jeruk, itu sudah hal lumrah. Itu bagian dari tradisi orang Indonesia. Tapi jika bertamu ke Istana Negara untuk ketemu Presiden Jokowi sambil bawa 3 ton jeruk manis, barulah warga paguyuban Liang Melas Datas dari Kabupaten Karo (Sumut). Tapi alhamdulillah, berkat “pancingan” lewat jeruk tersebut, Presiden Jokowi berjanji siap memperbaiki jalan-jalan rusak di desa para pembawa jeruk satu truk tersebut. Bukan jeruk makan jeruk, tapi jeruk bawa keberuntungan!
Sebetulnya rakyat membawa oleh-oleh ke Istana karena cinta pada presidennya, bukan kali ini saja terjadi. Tahun 1947 saat ibukota RI pindah ke Yogyakarta (Januari 1946 s/d Desember 1949) ada petani Sumedang (Jabar) sengaja jalan kaki beratus-ratus kilometer sampai Istana Gunung Agung, saking kepengin ketemu Presiden Sukarno yang sangat dicintainya. Dia ke Istana sambil membawa sebontot talas dan ubi hasil pertaniannya. Begitu ketemu Presiden dia langsung cium kaki sambil menangis. Bung Karno pun dibuat salah tingkah oleh ulah rakyatnya.
Jaman itu Indonesia belum memiliki KPK seperti sekarang. Karenanya pemberian talas dan ubi tersebut tak ada yang mempermasalahkan sebagai gratifikasi kepada pejabat penyelenggara negara. Beda dengan jeruk 3 ton dari warga Liang Melas Datas tersebut, KPK langsung nyap-nyap karena gratifikasi itu tak dilaporkan ke KPK sesuai UU anti rasuah. KPK heran, dulu Jokowi ketika terima gitar dari group musik Metalica langsung serahkan itu barang ke KPK, kok yang jeruk ini kok diam saja.
KPK juga menyayangkan sikap masyarakat yang masih suka memberikan hadiah pada ASN dan pejabat penyelenggara negara. Padahal melayani rakyat adalah sudah menjadi tanggungjawab mereka. Oleh karenanya, sesuai dengan Peraturan KPK No. 2 tahun 2019 tentang gratifikasi, seyogyanya barang –barang gratifikasi berupa makanan dan minuman itu ditolak dan dikembalikan pada si pengirim. Jika dengan alasan mudah rusak atau busuk bisa diserahkan ke pihak lain sebagai bantuan sosial.
Tak usah mengajari, Presiden Jokowi sudah tahu aturan semacam itu. Justru untuk menghindari dugaan gratifikasi tersebut, segepok uang yak dimaksukkan dalam goodybag (tas tenteng). “Ini sebagai penggantinya dari saya!” kata Presiden. Presiden tahu persis perasaan petani jeruk di Karo sana. Jika sampai ditolak, alangkah kecewanya mereka. Dan Jokowi tak mau mereka kecewa gara-gara jeruknya ditolak Presiden.
KPK harus tahu bagaimana budaya dan tradisi orang Indonesia pada umumnya. Berkunjung ke seseorang di tempat jauh, tanpa membawa oleh-oleh bisa dibatin sebagai ora lumrah uwong (menyalahi kelaziman). Tradisi semacam itu orang Batak Karo juga punya, sehingga ketika mau ketemu presidennya di Jakarta dibawalah oleh-oleh jeruk sebanyak 3 ton yang terdiri dari 200 kotak kardus.
Sebagai perwakilan kelompok Liang Melas Datas, Setia Sembiring mengaku bahwa warga Liang Melas Datas berharap Presiden Jokowi berkenan ke sana. Dan inilah buntutnya yang tidak enak, “Sekalian kami mohon diperbaikinya jalan-jalan di desa kami. Sebab selama 25 tahun lamanya tak pernah diperbaiki. Akibat jalan rusak tersebut kami kesulitan menjual jeruk produksi petani.” Kata Setia Sembiring.
Presiden pun tersenyum. Pintar juga mereka “menodong” presidennya. Jokowi pun mengatakan bahwa tim dari Kementrian PUPR akan segera ke sana dan kemudian membangun jalan-jalan itu. Tapi Presiden Jokowi berjanji, akan datang ke Karo nanti saja, ketika jalan di sana sudah diperbaiki pemerintah. Legalah Setia Sembiring dan kawan-kawan, pancingannya untuk mengundang Presiden ke daerahnya berhasil.
Persatuan Masyarakat Liang Melas Datas terdiri dari 6 desa dan 3 dusun, yakni warga Desa Suka Julu, Desa Kutambaru, Desa Batu Mamak, Desa Pola Tebu, Desa Kutambelin, dan Desa Kuta Pengkih. Kemudian, Dusun Barisan, Dusun Kuta Kendit, dan Dusun Cerumbu, yang berada di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Mardinding, Kecamatan Lau Baleng, dan Kecamatan Tiga Binanga.
Enak bagi warga Liang Melas Datas, tapi enek bagi Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang. Dia kaget karena rakyatnya ada yang “seloning boy” ke Istana Negara untuk mengadukan persoalan jalan yang rusak. Tapi bupati membantah bahwa 25 tahun jalan di desa itu tak diurus Pemda. Tahun lalu sudah ada perbaikan jalan, dan tahun anggaran 2022 disiapkan dana Rp 8 miliar untuk membangun jalan yang dikeluhkan warga Liang Melas Datas.
Terlepas dari kekecewaan Bupati, cara warga Liang Melas Datas cukup cerdas, tahu cara jitu untuk membujuk Presiden Jokowi mau membangun jalan di wilayahnya. Sikap presiden yang tanpa jarak kepada rakyatnya, sangat menguntungkan mereka. Di tempat lain biasanya jika menuntut perbaikan jalan ke Pemda, cukup demo klasik dengan cara menanam batang pisang di tengah jalan yang rusak itu.
Bupati Cory Sriwaty Sebayang tak perlu kecewa dengan sikap rakyatnya. Dengan perbaikan jalan akan ditangani langsung pemerintah pusat, dana Rp 8 miliar yang sudah dianggarkan bisa diputar ke tempat lain. Dan dengan perbaikan jalan oleh pusat, bisa dijamin bahwa mutu jalan itu akan lebih bagus dan areal yang dibangun pun bisa lebih banyak. (Cantrik Metaram).
