JAKARTA – Sebagai tokoh yang dekat dengan pimpinan di Cina, Presiden Jokowi diharapkan dapat melakukan pendekatan terkait persoalan larangan muslim Uighur berpuasa di Provinsi Xinjiang, Cina.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, yang menurutnya berpuasa merupakan bagian dari melaksanakan ajaran agama, yang tidak terkait dengan terorisme, radikalisme, maupun dengan separatisme.
Oleh karena itu, ia berharap Presiden Indonesia sebagai pemimpin mayoritas beragama Islam, tidak nyaman jika ada saudara Muslim berpuasa saja tidak boleh.
”Saya berharap Pak Jokowi yang dekat dengan pihak Cina, untuk melakukan peran maksimalnya, untuk meyakinkan pemerintah Cina,” kata Hidayat, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2016), seperti diberitakan Republika.co.id.
Hidayat menambahkan jika tahun lalu Turki berhasil meyakinkan pemerintah Cina atas persoalan yang sama. Tetapi ternyata masalah ini kembali terulang. Sehingga, Hidayat membandingkan, kalau Turki saja mampu, Indonesia harusnya bisa menjadi mediator.
”Justru kalau mereka tidak suka dengan radikalisme, terorisme, separatisme, jangan larang umat beribadah, sebab itu membuat mereka enggak nyaman. Tetapi kalau umat itu dirangkul, diberi haknya untuk beribadah, dihormati, tentu mereka akan semakin dekat dengan presiden,” katanya.
Seperti diketahui Pemerintah Distrik Xinjiang, Cina, melarang warga muslim Uighur menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadhan. Bahkan, selama bulan Ramadhan, pemerintah Distrik Xinjiang meminta restoran dan rumah makan untuk tetap buka seperti biasa. Kebijakan ini telah dijalankan oleh Pemerintah Cina dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada bulan Ramadhan tahun ini.
