KULON PROGO – Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak pemerintah setempat meningkatkan honor kader penggerak posyandu di wilayahnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo Suharto mengatakan pada Senin (24/9/2018), kesejahteraan kader posyandu di wilayah ini sangat tidak layak karena perbulan hanya menerima Rp30 ribu.
Ia mengatakan kader posyandu mendampingi kader lansia, anak, orang gila, kesehatan, anak putus sekolah dan kegiatan masyarakat lainnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo Sihabudin juga mengatakan prihatin dengan kesejahteraan kader posyandu di wilayah ini. Berdasarkan hasil audiensi dengan kader posyandu, seperti kades Perempuan Menoreh bahwa honor kesejahteraan kades posyandu sangat memprihatinkan.
Sihabudin mengatakan kader posyandu ini, selain mendampingi kegiatan masyarakat, jug a menyiapkan data dari warga masyakat yang dibutuhkan desa, puskesmas dan pemkab. “Sumber data yang ada di masyarakat ini disiapkan oleh kader posyandu.Kalau kesejahteraan kader posyandu ini tidak diperhatikan, kasihan mereka,” katanya.
Selanjutnya, Komisi IV DPRD Kulon Progo menerima banyak laporan bahwa puskesmas-puskesmas pembantu di wilayah ini tidak memberikan pelayanan secara optimal.
Puskesmas pembantu hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyakarat satu hingga dua kali dalam satu minggu, bahkan ada yang tidak memberikan pelayanan.
Sementara itu koordinator Posyandu Bugel Istiyanti mengatakan Kader Posyandu Bugel siap membantu warga 24 jam. Kendala yang dihadapi kader di lapangan, yakni penolakan warga atas kegiatan mereka, seperti pendampingan ibu hamil. Kader posyandu wajib membuat laporan adanya ibu hamil di wilayah tugas mereka, mulai dari kesehatan ibu hamil hingga kecukupan gizi.
Dia berharap pemkab memperhatikan kesejahteraan kader posyandu yang jauh dari layak.
“Kami tidak menuntut banyak, tapi kami mengharapkan ada perhatian dari pemkab,” harapnya, dilansir Antara.
