PARTAI Rakyat Kamboja (CPP) pimpinan PM Hun Sen, seperti diduga sebelumnya, dalam pemilu yang digelar, Minggu (29/7), menang telak di seluruh provinsi di negeri itu sehingga membuka jalan untuk memperpanjang 33 tahun era kekuasaannya.
Tanpa kehadiran kelompok oposisi utama, Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) yang dibubarkan tahun lalu karena diangggap melakukan aksi subversif pada negara, CPP merebut 80 persen suara atau sedikitnya 100 dari 125 kursi Majelis Nasional atau Parlemen Kamboja.
“CPP mendapatkan lebih dari 80 persen suara. Ini kemenangan besar bagi kami,” kata Juru Bicara CPP Soy Eysan seraya menambahkan, dengan perolehan suara tersebut, berarti tidak kurang dari 100 kursi di Parlemen Kamboja akan diisi kader partainya.
Ada 20 partai yang bertarung di Pemilu Kamboja, Minggu (29/7) yang mulai dibuka sekitar pukul 7.00 pagi waktu setempat dan ditutup pada pukul 15.00 (29/7). Selain CPP, kontestan lainnya adalah partai-partai gurem, bahkan delapan diantaranya baru dibentuk 18 bulan sebelum pemilu.
Hun Sen, 65, mulai berkuasa sejak 1985 saat Kamboja masih dirundung perang sipil setelah membelot dari rezim Khmer Merah pimpinan Pol Pot yang brutal, mengklaim stabilitas dan pertumbuhan sebagai hasil kerja pemerintahannya.
Era rezim Khmer Merah di Kamboja dari 1975 hingga 1978 merupakan masa kelam dalam sejarah negeri itu yang diwarnai aksi genocida dengan korban sampai 1,5 juta rakyat termasuk bhiksu, guru-guru dan tehnokrat yang dianggap sebagai musuh revolusi oleh sayap militer partai komunis itu demi perjuangan menegakkan komunisme murni dan membasmi kapitalisme.
Seluruh bank ditutup, tidak ada peredaran mata uang riel yang sebelumnya digunakan sebagai alat tukar, bahkan penduduk dilarang memakai arloji, kacamata atau mendengarkan musik dari radio yang dianggap sebagai perilaku feodal atau melaksanakan ibadah atau ritual agama.
“Kawan-kawan telah memilih jalur demokrasi dan menggunakan hak-haknya,” kata Hun Sen di laman Facebook setelah pemungutan suara ditutup, tampaknya mengarahkan seruannya kepada tokoh oposisi CNRP Sam Rainsy yang menyerukan aksi boikot terhadap pemilu Kamboja.
Partisipasi rakyat, tinggi
Menurut versi pemerintah petahana, tingkat partisipasi dalam pemilu Kamboja 2018 atau pemilu keenam itu mencapai 82 persen atau diikuti sekitar 6,88 juta orang.
Angka tersebut melampaui partisipasi rakyat pada Pemilu 2013 yakni 69 persen saat partai oposisi (CNRP) turut bersaing dan menempati peringkat kedua di tengah tuduhan kecurangan partai berkuasa.
Komite Pemilu Nasional (NEC) mengklaim kesuksesan gelaran pemilu 2018 walau sejumlah surat suara tidak sah, khususnya yang ditemukan di wilayah perkotaan, dinilai sebagai aksi protes diam-diam terhadap CPP.
Mengutip Channel News Asia, angka surat suara tidak sah mencapai 17 persen di Ibu Kota Phnom Penh. Provinsi Kandal, Kampong Cham dan Tako juga terdapat surat suara tidak sah lebih dari 10 persen.
“Ini adalah pertunjukan sirkus. Saya yakin angka partisipasi telah direkayasa,” kata Deputi Direktur Kehumasan CNRP Monovithya Kem, walau tudingan itu dibantah oleh jubir CPP, Sok Eysan. “Ini bukan pemilu jadi-jadian seperti dituduhkan oleh para pembangkang di luar negeri,” kata Eysan.
NEC menyatakan, terdapat sekitar 65.744 pengamat nasional dan 155 internasional yang akan mengawasi jalannya pemilu Kamboja, sedangkan Civil Society Alliance Forum mencatat, ada 1.036 pengamat nasional dari 93 organisasi dan asosiasi di seluruh Kamboja, 220 pengamat internasional dari 52 negara termasuk Indonesia.
Sekitar 75 persen dari 8,3 juta pemilih memberikan suara di 22.267 TPS untuk mengisi 125 kursi di parlemen yang diperebutkan oleh 4.126 calon dari 20 partai.
Hasil resmi perolehan suara akan diumumkan pada 15 Agustus hingga 10 September dan tidak ada ‘quick count’ atau hitung cepat dalam pemilu di negara itu.
Pemantau internasional menemukan fakta, partai oposisi nyaris tidak memiliki saksi di TPS sehingga kondisi ini berdampak buruk pada kualitas pemilu dan demokrasi di negara itu walau NEC menyebut sebanyak 79.781 saksi sudah terdaftar untuk ditempatkan di TPS-TPS.
Hal senada disampaikan oleh anggota tim pemantau dari Indonesia Jimly Asshidiqie yang menyebutkan, hanya saksi dari CPP pimpinan Hunsen yang tampak di seluruh TPS, sementara saksi dari 19 partai kontestan lainnya tidak.
Wakil Pemimpin CNRP Mu Sochua meminta Indonesia ikut memboikot hasil Pemilu Kamboja dan menilai, ASEAN telah gagal melindungi proses demokrasi di kawasan karena tidak bersuara menentang praktik kecurangan pemilu di negaranya.
“Negara-negara anggota ASEAN termasuk kamboja sudah mengadopsi deklarasi penghormatan pada HAM, jadi wajib melawan para pihak yang merusak nilai-nilai HAM dan proaktif mendukung penerapan demokrasi kawasan, “ serunya.
Kekuasaan memang kenikmatan yang harus terus dipertahankan, sehingga walau di tengah kecaman internasional dan perlawanan sembunyi-sembunyi di dalam negeri, Hun Sen tetap bergeming untuk melanggengkannya, entah sampai kapan, pasti berujung! (AP/AFP/Reuters/NS)
