JAKARTA – Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin, menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk memperluas kapitalisasi wakaf melalui Gerakan Indonesia Berwakaf dengan fokus pada wakaf uang. Kamaruddin menekankan pentingnya kerja sama antara lembaga dan individu untuk mewujudkan hal ini.
“Potensi wakaf uang sangat besar, namun belum terealisasi secara maksimal. Melalui kerja sama dengan berbagai lembaga dan individu, kami optimis dapat meningkatkan kontribusi wakaf dalam berbagai sektor kehidupan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Harta Benda Wakaf di Jakarta, belum lama ini.
Ia menyoroti perlunya kolaborasi antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), aparat hukum, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), serta pihak terkait lainnya. Menurutnya, koordinasi yang efektif sangat penting untuk menjaga aset wakaf.
“Dalam pengelolaan wakaf, sinergi antarpihak sangat vital. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kami berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang efektif guna menjaga aset wakaf, baik secara fisik maupun fungsional,” ucap Kamaruddin, dilansir dari laman resmi Kemenag.
Ia juga menyebut pentingnya pemahaman mendalam tentang regulasi pengelolaan wakaf, termasuk proses sertifikasi dan papanisasi tanah wakaf, untuk menjaga integritas fisik aset wakaf.
“Sertifikasi tanah wakaf menjadi fokus utama. Setelah penandatanganan MoU dengan Kementerian ATR BPN, percepatan proses sertifikasi menjadi prioritas kami. Namun, tantangan besar tetap ada dalam menjaga integritas fisik aset wakaf,” katanya.
Kamaruddin menekankan perlunya peningkatan literasi wakaf di kalangan masyarakat melalui berbagai forum, termasuk FGD, untuk meningkatkan pemahaman dan menyelaraskan praktik pengelolaan wakaf.
Kamaruddin berharap Rakornas ini akan menghasilkan rekomendasi yang menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengelola harta benda wakaf dengan lebih optimal dan efisien.
Rakornas dihadiri oleh perwakilan dari 16 provinsi, Ormas Islam, unsur BWI, dan internal Kementerian Agama, dan menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengawasan harta benda wakaf serta menyelaraskan regulasi dan praktik terkait di seluruh Indonesia.
