
TEKA-teki terkait penguntitan oleh personel Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri terhadap Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah sepantasnya dibuka seterang-terangnya agar jelas fakta yang terjadi dan tidak memicu spekulasi di ruang publik.
Sikap pimpinan Polri dan kejagung yang seolah-olah menyederhanakan persoalan dengan mengatakan,”tidak terjadi apa-apa” malah dicemaskan bisa menjadi preseden buruk terhadap penyelesaian kasus-kasus antarinstansi ke depannya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan untuk menjelaskan persoalan yang terjadi, Senin (27/5).
Keduanya bahkan saling mempertontonkan keakraban, meskipun pada hari yang sama, Febrie dilaporkan kepada KPK karena diduga terlibat permufakatan jahat dalam proses lelang barang rampasan hasil sita kasus korupsi 2023.
Di tempat terpisah, Listyo juga mengklaim, Polri tak memiliki masalah dengan Kejagung, begitu juga saat ditanya mengenai arahan apa saja yang diberikan Presiden Jokowi saat ia dipanggil terkait peristiwa itu.
“Dengan Pak Jaksa Agung kan sudah sama-sama enggak punya masalah,” kata Listyo. Ia juga tidak menanggapi pertanyaan pers terkait langkah yang akan dilakukan Polri sesuai arahan presiden.
Penyelesaian persoalan antarkesatuan di TNI atau antara oknum TNI dan Polri sering tanpa menyentuh akar permasalahan, misalnya cukup menyebutnya “cuma salah paham, sudah diselesaikan”.
Biasanya dilanjutkan dengan salam-salaman antarprajurit atau antarkomandan yang terlibat perselisihan, dilanjutkan pentas dangdut atau makan bersama sampai terjadi lagi kasus-kasus berikutnya.
Luruskan informasi
Pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto juga menilai, baik Burhanuddin dan Listyo perlu duduk bersama untuk meluruskan informasi yang saat ini berkembang liar di masyarakat.
Menurut dia, keakraban yang dipertontonkan pimpinan Polri dan Kejagung di Istana Kepresidenan tidak serta merta menuntaskan isu yang sudah terlanjur beredar dan memicu spekulasi publik.
“Harusnya dijelaskan. Salam-salaman memang perlu dalam budaya kita sebagai simbol, tetapi bukan buat menuntaskan substansi masalah,” kata Bambang.
Menurut dia, isu penguntitan bergerak kian liar di tengah masyarakat. Terlebih, ada sejumlah kasus besar yang tengah diselidiki oleh Kejagung. “Bila tidak ada klarifikasi, bagaikan menyimpan bara dalam sekam. Suatu saat bakal terbakar,” ujarnya.
Penguntitan oleh anggota Densus 88 itu dikait-kaitkan dengan dugaan keterlibataan oknum petinggi Polri terkait kasus korupsi jumbo Rp300 triliun perkara korupsi tata niaga timah di kawasan Izin Usaha Penambangan PT Timah Tbk yang melibatkan 16 tersangka
Sementara Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebutkan, isu penguntitan Febrie oleh Densus 88 masih didalami dan Ia pun enggan berbicara lebih jauh mengenai peristiwa ini.
“Sedang dilakukan pendalaman, apa yang terjadi sebetulnya,” kata Hadi.
Sementara itu berdasarkan pemberitaan Kompas.Id, ada dua anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampidsus. Salah satunya berhasil tertangkap.
Kepala Puspen Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan sekedar isu, melainkan fakta.
“Memang benar, bukan isu lagi (tapi) fakta di lapangan,” kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung dan begitu penguntit tertangkap, pihak Jampisus langsung membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa.
Dari pemeriksaan, diketahui, orang yang menguntit Febrie adalah anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. “Memang benar, ini (penguntit) adalah teman-teman dari Densus,” ungkap Ketut.
Fakta-fakta penguntitan
Ketut juga mengungkapkan sederet fakta-fakta kejadian penguntitan tersebut mulai dari profiling Febrie yang ditemukan di ponsel pelaku, oknum Densus 88 yang tertangkap dan dibawa ke Gedung Kejaksaan
“Ada pengambilan foto dan unggahan lainnya. Ketika kita periksa di HP yang bersangkutan ada profiling Pak Jampidsus,” kata Ketut.
Setelah anggota Densus 88 Polri tersebut diperikasa, Kejagung langsung mengembalikan ke instansi asalnya yakni ke Biro Pengamanan Internal (Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Namun, Ketut enggan mengungkapkan hasil pemeriksaan Kejagung terhadap anggota Densus 88 yang membuntuti Febrie itu dan juga terkait motif mau pun tujuannya melakukan penguntitan, juga siapa yang menyuruh melakukan dan meminta wartawan menanyakannya pada Mabes Polri.
Selain itu, Ketut juga membenarkan soal adanya sejumlah anggota Brimob Polri yang berkeliling seputar gedung Kejagung setelah kejadian penguntitan berlangsung.
Adapun video yang menggambarkan rombongan Brimob dengan mobil rantis “berpatroli” di sekitar Kompleks Kejagung sempat viral beberapa waktu lalu seiring terungkapnya kasus penguntitan Febrie oleh anggota Densus 88 Polri.
“Seluruh rangkaian kejadian sudah dilaporan kepada pimpinan,” tutur eks Wakil Kajati Bali periode 2021 itu.
Meski begitu, lanjut Ketut, pimpinan Polri dan Kejagung sudah bertemu untuk menuntaskan kasus penguntitan tersebut dan ia berharap, kerja-kerja Kejagung dan Polri tidak terganggu akibat kasus itu.
Pasca kejadian penguntian, menurut Ketut, pengamanan di Kejagung, termasuk kepada para jaksanya dilakukan dilakukan seperti biasanya, tidak ditingkatkan.
“Bagi siapa pun, semua pekerjaan mengandung risiko, apalagi sebagai penyidik, termasul Jampidsus, risikonya banyak.Pengamanan tetap seperti biasanya,” kata Ketut
Sementara Febrie menanggapi aksi penguntitan tersebut mengaku persoalannya sudah diambil alih Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sehingga sudah menjadi urusan kelembagaan.
“Jadi kalau mengenai tadi kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, bukan lagi persoalan pribadi, “ ujarnya .
Dalam perspektif lebih luas, mekanisme solusi atas setiap persinggungan atau perselisihan antarpersonil kementerian atau lembaga hendaknya dirumuskan dengan cara yang adil, transparan, bertujuan demi perbaikan.
Sebaliknya, solusi internal yang hanya mengedepankan basa-basi dan seremoni, dengan mengubur persoalan rapat-rapat agar terlihat kompak di permukaan, selain bagai menyimpan bara dalam sekam, juga menghambat proses perbaikan. (Kompas/ns)




