TERNYATA istilah “kebersihan lingkungan” di Indonesia bisa dimaknai dari dua aspek. Mau yang aspek sosial, atawa yang aspek politik? Yang politik, bisa pusing kita membacanya. Tapi yang sosial, bisa geleng-geleng kepala dibuatnya. Yang jelas, kedua-duanya bikin suasana tidak nyaman. Politik bisa timbulkan kecurigaan antar sesama, sosial menunjukkan bahwa kita bangsa yang kemproh (tak peduli sekitarnya).
Di negeri ini, “kebersihan lingkungan” bisa dimaknai sebagai keluarga yang terbebas dari pengaruh komunis, yang merupakan bahaya latent menurut istilah Orde Baru. Ini memang soal politik. Tapi “kebersihan lingkungan” yang lain, bisa dimaknai secara telanjang sebagai: lingkungan yang benar-benar bersih dari urusan sampah, enak dipandang. Ini memang masalah sosial dan kemanusiaan yang bisa dijumpai sehari-hari.
Memaknai “bersih lingkungan” dari aspek politik memang sungguh tragis, sekaligus ironis. Soal Pahlawan Revolusi Siswondo Suparman, misalnya. Dia ternyata berkakak-adik dengan tokoh PKI, Ir. Sakirman. Bagaimana tidak tragis? Gara-gara politik, Sakirman sebagai kakak tega mendalangi atas terbunuhnya sang adik, Jendral S. Parman dalam peristiwa G.30.S/PKI. Ironisnya, di satu sisi S. Parman ini Pahlawan Revolusi, tapi lantaran punya pakde yang PKI, anak-anak S. Parman otomatis masuk kategori tidak “bersih lingkungan”. Apakah ini tidak bikin pusing?
Di masa Orde Baru, soal “bersih lingkungan” menjadi demikian sensitip. Gara-gara keluarga dekat terlibat PKI, anak-anak atau ponakannya jadi susah mencari kerja. Untung Gus Dur menjadi Presiden RI, sehingga dalam masa pepemimpinannya itulah soal “bersih lingkungan” dihapus, dan di Kepolisian soal surat keterangan “Bebas G.30.S/PKI juga tak berlaku lagi. Bila tak dihapus, orang bisa saling mencurigai atas sesamanya.
Soal “kebersihan lingkungan” dari aspek sosial, ini memang tak pernah selesai sampai kapanpun. Sebelum Orde Baru dan sampai era reformasi sekarang ini, lingkungan yang kotor terus saja akrab di sekitar kita. Jika bukan kita sendiri yang jadi penyebab, juga lingkungan sekitar kita yang jadi biangkeroknya. Jelas-jelas ada tulisan dilarang buang sampah sembarangan, masih juga buang sampah seenaknya. Maka di Pasar Bantul (DIY) sebuah “ancaman” yang mengerikan pernah terjadi beberapa tahun lalu. Bunyinya: “Oo tenan, konangan mbuwang uwuh sembarangan, bakal dipala nganti amoh sampeyan!”
Pada masa Orde Baru Pak Harto menggelar Piala Adipura juga dengan tujuan, agar setiap elemen masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan, dari rakyat hingga para pejabat. Cuma yang terjadi justru Piala Adipura jadi ajang kegiatan penuh pura-pura. Kebersihan hanya digalakkan pada wilayah yang mau ditinjau tim juri. Paling celaka, sang Kepala Daerah berani nyogok tim juri sekedar untuk memperoleh Adipura.
Di kota Jakarta, Gubernur Ahok membuktikan kepeduliannya akan kebersihan lingkungan dengan membentuk PPSU (Pekerja Prasarana dan Sarana Umum) yang lebih dikenal sebagai Pasukan Oranye. Tak kurang dari 15.000 pengangguran diberdayakan setiap pagi dan sore, dengan upah Rp 3,1 juta sebulan, sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi). Mereka membantu penduduk setiap kelurahan untuk bersih-bersih lingkungan, dari menyapu jalan sampai membersihkan got mampet.
Sayangnya, super sibuknya orang Jakarta ini malah bisa bikin orang geleng-geleng kepala. Mentang-mentang sudah dibantu Pasukan Oranye, mereka jadi semakin tak peduli akan kebersihan lingkungannya. Jangankan setelah ada PPSU, sebelumnya pun penduduk Ibukota kurang peduli pada lingkungan sendiri. Biarpun melihat rumput liar bertumbuhan di halaman rumah sampai ke got-got, sebodo amat.
Tapi giliran ada kegiatan pesta di kampungnya, begitu acara makan-makan selesai, pasukan “gladi bersih” pun muncul. Tanpa malu mereka berebut membawa pulang makanan yang tersisa dari pesta itu. (Cantrik Metaram).
