JAKARTA, KBKNEWS.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memastikan kebijakan tidak naik kelas secara otomatis akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2027/2028.
Saat ini, pemerintah masih menyusun peraturan menteri dan petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
Abdul Mu’ti mengatakan, kebijakan itu telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat persetujuan. Ia menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (17/10/2026).
“Sekarang ini kami sudah melakukan proses pengkajian dan insya Allah tahun ajaran baru 2027/2028 akan mulai diberlakukan,” kata Abdul Mu’ti.
Menurut dia, mekanisme kenaikan kelas nantinya tidak hanya mempertimbangkan penguasaan materi pelajaran dan capaian akademik, tetapi juga perkembangan karakter peserta didik. Ketentuan tersebut akan dituangkan dalam rancangan peraturan menteri beserta petunjuk teknis yang menjadi pedoman bagi sekolah dan guru.
Abdul Mu’ti menjelaskan, kebijakan sebelumnya mendapat sejumlah keluhan dari kalangan guru. Selain itu, capaian akademik peserta didik dinilai masih perlu ditingkatkan sehingga diperlukan pendekatan yang dapat mendorong motivasi belajar dan kesiapan siswa menghadapi tantangan masa depan.
“Melalui kebijakan tidak naik kelas secara otomatis, pemerintah berharap peserta didik lebih termotivasi untuk belajar, meningkatkan penguasaan materi, serta membangun karakter dan mental yang kuat,” ujarnya.
Selain mekanisme kenaikan kelas, Abdul Mu’ti menyebut kebijakan mengenai penjurusan peserta didik juga telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya.
Kedua kebijakan tersebut direncanakan mulai diterapkan setelah regulasi dan petunjuk teknis selesai disusun. Dengan demikian, pelaksanaan di sekolah nantinya memiliki pedoman yang jelas bagi guru dalam menilai perkembangan dan kesiapan peserta didik.
Abdul Mu’ti juga menyinggung wacana sekolah gratis yang sempat dibahas Presiden. Ia menyebut pemerintah berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan, meski penjelasan lebih lanjut mengenai wacana tersebut belum disampaikan secara utuh.
