MEMBENAHI Jakarta dengan kompleksitas persoalan, penduduk multi suku, golongan dan keyakinan beragam bukan lah pekerjaan mudah, sehingga diperlukan pimpinan yang mumpuni, berani, jujur, bersih, menguasai persoalan dan pekerja keras.
Untuk menciptakan “good governance” di jajaran birokrasi saja misalnya, “reward dan punishment” harus dilakukan dengan takaran pas, jika tidak , malah bisa memicu polemik dan kegaduhan.
Debat pilkada kedua kalinya di Jakarta, Jumat malam (27/1) yang ditayangkan di TV dan media lain secara luas bisa menjadi salah satu acuan bagi warga untuk memilih calon pemimpin mereka dalam Pilkada serentak 101 daerah, 15 Februari 2017.
Pilkada DKI Jakarta diikuti tiga pasangan calon (paslon) yakni Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni dengan nomor urut 1, pasangan petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok – Djarot Saiful bernomor urut 2, dan Anies Baswedan – Sandiaga Uno di nomor urut 3.
Petahana memiliki keunggulan ketimbang paslon lain dengan “menjual” hasil kinerjanya agar terpilih lagi pada periode jabatan kedua, sebaliknya paslon debutant dengan mudah mencari-cari kelemahan paslon petahana dan menjanjikan perbaikan jika terpilih nanti.
Calon pemilih yang merasa sudah terpuaskan oleh kinerja petahana tentu tidak akan berpaling pada pilihannya, kecuali berharap atau yakin calon lain mampu melakukan lebih baik lagi.
Dibandingkan debat pertama, debat kedua bertemakan “Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi” dan Penataan Kota berlangsung lebih “membumi” . Ketiga paslon mengusung dan menyampaikan ide, konsep, kinerja, tanpa emosi, tidak lagi menyinggung masalah pribadi.
Adu Program Paslon
Terkait layanan publik dan reformasi birokrasi, program Paslon Agus-Sylvi jika terpilih (Litbang Kompas, Kompas, 27/1) a.l. meningkatkan mutu dan birokrasi bersih dan bertanggungjawab, meningkatkan efektivitas koordinasi antaraparat, transparansi anggaran dan peningkatan serapan APBD serta layanan publik.
Paslon Basuki – Djarot bertekad menyederhanakan perijinan dan membuat database terpadu, meningkatkan kinerja birokrasi melalui implementasi UU Aparatur Sipil Negara , transparansi terkait rotasi, mutasi dan demosi pegawai melalui lelang terbuka dan perencanaan terpadu lewat “e-musrenbang” dan “e-budgeting”.
Sedangkan paslon Anies Baswedan– Uno, memprioritaskan pengelolaan belanja ketimbang mencari sumber pendapatan dan penyerapan anggaran berdasar masalah dan dampak, membangun birokrasi efektif beroientasi pelayanan dan memposisikan pemimpin sebagai motivator.
Mengenai penataan kota, program paslon Agus-Sylvi a.l. mengembangkan kota sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), meningkatkan jumlah dan mutu prasarana jalan, memperluas dan meningkatkan mutu ruang terbuka hijau (RTH) dengan memanfaatkan lahan terlantar.
Program paslon Basuki- Djarot a.l. menciptakan ruang terbuka baru, sumur resapan dan revitalisasi sungai, pengendalian bangunan di kawasan resapan, pembangunan rumah susun dan RTH 30 persen dari luas kota, melanjutkan proyek reklamasi sebagai “Water Front City” serta revitalisasi kawasan kumuh berdasar kearifan lokal.
Sementara program paslon Anies – Uno a.l. pembangunan dan revitalisasi ruang publik fungsional dan rekreasi, penataan dan pembangunan hunian vertikal dengan harga terjangkau, mengkaji peningkatan koefisian lantai bangunan di jalan arteri, revitaisasi tanggul dan pompa air, kebijakan “zero run off” di hilir sungai dan membangun distribusi air dan RHT.
Saling kritisi
Dalam sesi tanya jawab, ketiga paslon mengkritisi, menyanggah program atau kinerja (petahana) paslon lawannya.
Menjawab pertanyaan paslon 2 Ahok-Djarot, paslon 1 Agus mengemukakan, terkait penataan kota, pihaknya tidak akan melakukan penggusuran seperti yang dilakukan petahana, tetapi hanya menggeser permukiman dengan pembangunan horizontal maupun vertikal, berdekatan dari permukiman semula.
”Kami tidak akan menggusur warga, tetapi melakukan peremajaan kampung dengan inovasi yang dilakukan secara transparan, “ tandas Agus.
Sebaliknya, Ahok yang sering dicecar oleh Agus, terkait penggusuran di bantaran Kali Ciliwung di Kampung Duri, Jakarta Pusat balik bertanya. Bagaimana bisa merelokasi warga yang jelas-jelas melanggar Undang-undang tanpa memindahkannya?
”Warga kami relokasi ke tempat lebih aman. Lagian tinggal di bantaran kali kan melanggar Undang-undang, “ ujarnya. Bagi mereka, ujarnya, disediakan transportasi, layanan kesehatan dan beasiswa pendidikan di perguruan tinggi negeri . Semua gratis, kecuali sewa rumah susun (sebagian disubsidi).
Sedangkan paslon 3, Anies mengecam kemepimpinan petahana, Ahok yang diwarnai kegaduhan, melakukan pemecatan atau mempermalukan bawahan di depan umum.
“Pemimpin harus bisa merangkul, menciptakan kondisi kerja yang nyawan dan memotivasi karyawan, bukan memukul, “ sindirnya.
Agus senada dengan Anies, menyindir kepemimpinan Ahok yang bisa menyulut bom waktu karena bawahan mematuhi perintah dengan tidak sepenuh hati, tetapi hanya karena takut dimarahi.
Sebaliknya Ahok mengemukakan , ia harus bersikap tegas dan keras terhadap bawahannya yang membandel setelah diperingatkan berkali-kali, termasuk yang melakukan pungli.
“Kami akan lawan semua. Orang-orang nggak benar, yang ingkar terhadap tanggungjawabnya melayani warga, “ kata Ahok. Sebaliknya, ia menjanjikan sistem meritokrasi, suasana kerja nyaman bagi orang yang jujur dan berprestasi serta membuat birokrasi Pemda DKI Jakarta berkelas dunia.
Kampanye pilkada kadang-kadang ada miripnya dengan jualan kecap. Setiap paslon, baik nomor urut 1, 2 atau pun 3, menganggap masing-masing dagangannya yang terbaik, dan semuanya bercap “Kecap Nomor 1”.
Untuk itu, calon pemilih lah yang harus cerdas dan cermat menentukan gambar paslon di kertas suara yang akan dicoblosnya .
Pilihan di tangan anda!
