SOLIDITAS antara sesama negara-negara anggota ASEAN terus diuji terkait pendekatan penyelesaian isu krisis politik di Myanmar yang sudah berlangsung sejak awal Februari 2021 dan rivalitas kekuatan adidaya di Pasifik dan Laut China Selatan (LCS).
Perdamaian, menurut Menlu Retno LP Marsudi dalam jumpa pers di Jakarta (7/7), sulit diwujudkan jika pendekatan zero sum game (semua kalah) yang diambil oleh para pihak tidak dibarengi semangat untuk mewujudkannya.
Retno mengungkapkan sepanjang tujuh bulan keketuaan RI di ASEAN pada 2023, telah digelar 110 dialog antara Kemlu RI dan para pihak yakni kubu Oposisi Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), Dewan Administrasi Negara (SAC) atau rzim junta militer dan kelompok perlaanan etnis sampai pada masyarakat sipil.
“Upaya yang dilakukan RI semata-mata untuk mengurangi perbedaan dan membagun jembatan di antara para pihak yang berkonflik, “ ujarnya seraya menambahkan, dengan pol aitu diharapkan peluang dialog nasional Myanmar makin terbuka.
Pada bagian lain, Retno menekankan pentingnya upaya untuk memperkuat soliditas dan sentralitas ASEAN yang saat ini dibayangi rivalitas kekuatan adidaya (AS dan China-red) di LCS dan Pasifik.
Menurut catatan, terkait isu solusi krisis politik Myanmar, ASEAN pada pertemuan di Jakarta, April 2021 mengusulkan lima butir konsensus yakni penghentian kekerasan, dialog antara parapihak bertikai, penunjukan utusan khusus ASEAN yang juga diberi mandat untuk menemui para pihak di Myanmar serta pemberian ruang bagi bantuan kemanusiaan oleh ASEAN.
Namun kemudian, Thailand secara sepihak menggelar pertemuan dengan pimpinan junta Myanmar di Bangkok, 19 Juni lalu, dengan alasan negerinya berkepentingan dengan gangguan keamanan sepanjang perbatasan kedua negara.
Thailand berdalih, sebagai negara berbatasan ribuan Km dengan Myamar, pihaknya sangat terbebani akibat krisis politik di Myanmar sejak pengambilalihan kekuasan dari pemerintah sipil oleh junta militer, 1 Februari 2021.
Pemerintahan terpilih pimpinan Ketua Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi tidak diakui, dengan alasan terjadi kecurangan dalam pemungutan suara, lalu diambil alih oleh junta militer.
Ribuan tokoh anti rezim yunta ditangkapi termasuk penyandang hadiah Nobel perdamaian Aung San Su Kyi, sementara 1,5 juta penduduk mengungsi, 2.890 orang tewas dalam berbagai bentrokan dengan tentara (Tatmadaw).
Walau di tengah tekanan internasional terutama AS dan Barat serta ASEAN, rezim junta tetap bergeming dan melanggengkan kekuasaannya, sehingga untuk itu lah diperlukan soliditas dan kekompakan ASEAN untuk mencarikan solusinya.
