JENEWA – Kepala hak asasi manusia PBB memperingatkan lima negara anggota Dewan Keamanan permanen yang memegang kekuasaan bisa membuat pertahanan PBB runtuh.
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Zeid Ra’ad al-Hussein mengatakan pada Senin (20/8/2018) di Jenewa, Swiss jika China, Prancis, Inggris, Rusia dan Amerika Serikat “menjalankan terlalu banyak bisnis” karena mereka dapat memveto resolusi yang diajukan oleh anggota PBB lainnya.
“Ketika mereka bekerja sama hal-hal dapat bergerak, ketika mereka tidak semuanya menjadi macet dan organisasi pada umumnya menjadi sangat marginal terhadap penyelesaian konflik mengerikan seperti yang kita lihat,” kata Hussein.
“Itu harus berubah, pada akhirnya organisasi dapat runtuh dengan biaya besar untuk komunitas internasional.”
Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota, semua dengan satu suara. Tetapi hanya lima anggota tetap yang memiliki kapasitas untuk menolak resolusi secara sepihak.
Hussein mengumumkan pada Desember ia akan mundur dari jabatannya setelah masa jabatan empat tahun pertamanya berakhir pada akhir Agustus. Dia mencontohkan kekhawatiran dia mungkin diminta untuk “menekuk lutut dalam permohonan” atau “membungkam pernyataan advokasi” apakah dia akan melanjutkan perannya saat ini.
Hussein telah menjadi pengkritik vokal dari beberapa pemimpin dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump dan Rodrigo Duterte dari Filipina, serta perlakuan Israel terhadap Palestina dan pelanggaran hak asasi manusia dalam perang yang sedang berlangsung di Suriah.
Komentarnya menunjukkan seruannya untuk reformasi di sebuah badan dunia yang kekurangannya terekspos atas isu-isu seperti perang tujuh tahun Suriah yang menghancurkan dan meningkatnya nasionalisme.
Dia juga menyinggung pelajaran dari Perang Dunia II yang, menurutnya, tampaknya memudar seiring berjalannya waktu.
“Perasaan saya adalah semakin jauh kita dapatkan dari pengalaman historis dan mengerikan itu, semakin kita cenderung bermain cepat dan lepas dengan institusi yang diciptakan untuk mencegah pengulangan,” katanya.
“Semua negara adalah pekerjaan yang sedang berjalan dan satu atau dua generasi politisi sembrono dapat menghancurkan setiap negara. Ini berlaku juga untuk AS,” tandasnya, dikutip Aljazeera.
Hussein, seorang warga Yordania, akan digantikan oleh mantan presiden Chili Michelle Bachelet.
