JAKARTA, KBKNEWS.id – Gibran Rakabuming Raka memutuskan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.
Namun, keputusan besar tersebut menyisakan pertanyaan karena surat pengunduran dirinya tidak memuat penjelasan spesifik mengenai alasan di balik langkah tersebut.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan, surat yang disampaikan Gibran hanya berisi pernyataan pengunduran diri atas permintaan sendiri tanpa menguraikan latar belakang keputusan itu.
Dalam surat tersebut, Gibran menyampaikan bahwa pengunduran dirinya dilakukan dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga menegaskan bahwa kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Atas dasar itu, Gibran meminta agar pengunduran dirinya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Muzani membacakan isi surat tersebut di hadapan awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Dengan hormat,
Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.
Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah, saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.”
Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Surat serupa juga disebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Gibran turut meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.
Meski menggunakan alasan kepentingan bangsa dan negara, surat tersebut tidak menjelaskan persoalan atau pertimbangan khusus yang mendorong Gibran mengambil keputusan meninggalkan jabatan wakil presiden.
Kondisi ini membuat publik belum mendapatkan gambaran utuh mengenai latar belakang pengunduran diri orang nomor dua di Indonesia tersebut. Selanjutnya, proses pengunduran diri harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
