Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Myanmar pimpinan Aung San Suu Kyi (75) kemungkinan bakal memenangi lagi Pemilu yang akan digelar 8 November nanti di tengah merosotnya popularitas penyandang hadiah Nobel perdamaian itu.
Suu Kyi yang menjabat kepala pemerintahan de facto setara perdana menteri sejak 2015 di era transisi menuju Demokrasi dari junta militer sebelumnya yang berkuasa sekitar setengah abad di Myanmar (dulu Birma), ternyata sulit melepaskan diri dari bayang-bayang rezim otoriter militer lama.
Selain isu Rohingya, Myanmar yang termasuk negara berpenghasilan rendah saat ini juga tidak lepas dari pandemi global Covid-19, sehingga kampanye Pemilu dengan tatap muka pun harus dibatasi.
Kecaman muncul dari dunia int’l terhadap perlakuan pemerintah Suu Kyi terhadap sekitar satu juta kelompok minoritas Rohingya yang bermukim di negara bagian Arakan (Rakhine) di negara itu.
Suu Kyi dianggap tidak punya nyali dan tidak peduli terhadap pelanggaran HAM termasuk aksi genosida yang dilancarkan rezim junta militer Myanmar terhadap warga Rohingya.
Wapres AS Mike Pence di forum KTT ASEAN di Singapura 13 – 15 November 2018 juga melontarkan pernyataan kerasnya dan menilai yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap minoritas Rohingya tidak bisa dibenakan.
“Tindak kekerasan dan perburuan (persekusi) oleh pihak militer sehingga membuat lebih 700 ribu etnis Rohingya cerai-berai dan melarikan diri ke Bangladesh tidak bisa dibenarkan, “ ujarnya.
Suu Kyi sendiri, membantah tudingan PBB telah terjadi aksi genosida yang membuat lebih 700-ribu etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh pada 2017, dan hanya mengakui terjadinya kejahatan perang.
Menyabung Nyawa, Keluar dari Myanmar
Sampai kini, etnis Rohingya dengan perahu-perahu dan kapal seadanya menyabung nyawa mengarungi pantai dan lautan untuk menghindari kekrasan dari militer Myanmar, termasuk 259 orang orang, sebagian besar wanita dan anak-anak yang terdampar di Aceh Senin lalu (7/9).
Sementara NLD diperkirakan paling tidak menang tipis dalam Pemilu mendatang, dibayang-bayangi Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didominasi mantan petinggi militer dan pensiunan PNS eks rezim Orla.
Pemilu DPRD dan DPRD yang akan diselenggarakan November nanti diperkirakan diikuti sekitar 7.000 calon yang diusung oleh 94 partai kontestan.
NLD dan Suu Kyi sendiri sulit bermanuver karena pasal-pasal konstitusi 2008 masih memuat aspirasi rezim junta militer misalnya hambatan baginya karena ia memiliki anak berkewarganegaraan asing dari hasil perkawinannya dengan WN Inggeris Michael Aris (meninggal 1999).
Selain itu, posisi militer Myanmar juga masih kuat. Di pemerintahan masih mengangkangi tiga kementerian strategis, dan di parlemen, diberi 25 persen kursi sehingga mereka memiliki kekuasaan memveto RUU atau perubahan UUD yang diajukan kubu lain.
Walau sudah ada kemajuan dibandingkan era junta militer sebelumnya, demokrasi di negeri seribu pagoda itu agaknya masih berproses panjang, dan bagi etnis muslim Rohingya, kehidupan masih gelap. (AFP/Reuters/ns)
