MYANMAR – Kelompok advokasi Rohingya mengecam laporan komisi yang didukung pemerintah Myanmar yang menyangkal ada genosida di kalangan rohingya.
Dalam sebuah pernyataan, Koalisi Rohingya Bebas (FRC) yang berbasis di Eropa mengecam temuan Komisi Penyelidikan Independen Myanmar bahwa ada “tidak” atau “tidak cukup” bukti untuk membangun niat genosida di balik penghancuran komunitas Rohingya di Myanmar.
Nay San Lwin, salah satu pendiri kelompok itu, mengatakan: “Ini adalah komisi Myanmar lainnya yang dibentuk untuk menolak dan menolak temuan-temuan yang dapat dipercaya tentang genosida yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan berkelanjutan dari orang-orang Rohingya kami.”
Komisi independen itu disebut dipimpin oleh Rosario Manalo, mantan wakil menteri luar negeri Filipina.
“Komisi belum menetapkan fakta, tetapi hanya menyerahkan paket besar kebohongan, distorsi dan penolakan untuk digunakan Myanmar di berbagai pengadilan internasional,” kata Nay, dikutip Anadolu.
Temuan-temuan komisi itu dirilis tepat ketika Mahkamah Internasional (ICJ) akan mengumumkan pada hari Kamis keputusannya atas kasus yang diajukan oleh Gambia terhadap Myanmar atas penganiayaan terhadap Rohingya.
Gambia November lalu mengajukan gugatan genosida terhadap Myanmar di pengadilan tertinggi PBB, sebuah langkah yang digambarkan sebagai “pencapaian bersejarah” oleh komunitas Rohingya.
Pernyataan itu mengatakan bahwa temuan-temuan komisi yang didukung pemerintah itu “bermain di tangan para pelaku yang sepenuhnya sadar bahwa menuntut mereka atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak akan jatuh dalam yurisdiksi pengadilan”.
Ia menambahkan bahwa pengakuan komisi atas kesalahan Myanmar bahwa kejahatan perang, pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan pelanggaran hukum domestik terjadi selama operasi keamanan antara 25 Agustus dan 5 September 2017 “hanya mengulangi argumen hukum Myanmar”.





