JAKARTA, KBKNEWS.id – Ratusan petani di Jambi melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada peringatan Hari Tani Nasional, Rabu (24/9), menuntut pemerintah menghentikan perampasan tanah yang telah berlangsung lama.
Mereka berkumpul di kawasan kegubernuran dan melakukan longmarch menuju Kantor DPRD Provinsi Jambi, menunjukkan tekad kuat untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
Petani menuntut pemerintah untuk menghentikan perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan hutan tanaman industri dan menyelesaikan seluruh konflik agraria yang ada. Mereka juga mendesak pemerintah untuk melakukan reforma agraria yang adil dan transparan.
Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jambi, Fransdody, dilansir kompas.com, menyatakan bahwa konflik agraria di Jambi meningkat tajam akibat penguasaan hutan tanaman industri oleh korporasi.
Tahun lalu, tercatat 10 kasus letusan konflik agraria di wilayah ini.
Pembentukan tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) oleh pemerintah dipertanyakan oleh petani. Menurut mereka, Satgas PKH digunakan oleh perusahaan PT WKS untuk menggusur tanah-tanah milik petani. Petani juga menemukan bahwa Satgas PKH berencana merampas 20.660 hektar tanah petani di Kabupaten Tebo.
Dalam momentum peringatan Hari Tani Nasional 2025 ini, para petani mendesak DPRD dan Pemerintah Provinsi Jambi untuk berkomitmen menyelesaikan seluruh konflik agraria yang ada dan melakukan reforma agraria yang adil dan transparan.
