KOORDINASI, baik secara horizontal mau pun vertikal acap kali dihindari oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, padahal hal itu menjadi salah satu kunci solusi mengatasi banjir di kawasan ibukota.
Komisi V DPR-RI yang membidangi masalah di lingkup sektor PUPR dan Perhubungan kecewa berat karena rapat dengar pendapat (RDP) yang semula diagendakan dengan Anies, Rabu (26/2) batal karena ketidak hadirannya.
Selain Anies, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga diundang dalam RDP DPR itu berhalangan hadir karena sedang berada di Australia, sementara Gubernur Banten Wahidin Halim tidak diketahui alasannya.
Anies sendiri berkilah, saat ini ia sedang fokus pada penanganan banjir dan evakuasi warga yang terdampak bencana hidrometeorologi itu sehingga tidak ingin direcoki urusan lainnya.
“Izinkan saya bekerja sehingga bisa fokus pada warga Jakarta dan memastikan seluruhnya bisa dievakuasi. Kami sedang konsentrasi pada penanggulangan bencana, seluruh SDM kita terjunkan “ ujarnya saat di temui di pintu air Manggarai, Rabu (25/2).
Sebaliknya, Ketua Komisi V DPR-RI Lasarus menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran Anies dalam RDP bersama Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Kepala BPPN Doni Monardo dan Kepala BMKG Dwikorita dan Kabasarnas Laksamana Madya Bagus Puruhito.
“Sebenarnya kami ingin mendengar terkait (polemik) normalisasi dan naturalisasi yang ramai dibicarakan, juga mengenai “kerjanisasi”, “ tuturnya.
Yang ia maksudkan, Anies menganggap program normalisasi yang sudah dijalankan oleh para pendahulunya, dianggap keliru dan melanggar “sunatullah”, karena air yang mengalir dari langit (hujan) seharusnya diresap ke dalam tanah, bukan dialirkan dengan gorong-gorong ke laut.
Namun nyatanya, program naturalisasi yang digadang-gadangnya juga tidak jelas juntrungannya, bahkan Pemrov lebih mementingkan pelebaran trotoar, membangun lintasan sepeda dan merencanakan balap formula E.
Akibatnya, ibukota banjir beberapa kali sejak 1 Januari, yang terparah 25 Feb., menyebabkan lebih 200 RW di 41 titik tergenang sehingga membuat transportasi lumpuh, aliran listrik di sejumlah perumahan mati dan aktivitas warga terhenti.
Sering Mangkir
Selain absen dalam RDPU di DPR, Anies juga kerap hanya mengutus bawahannya untuk rapat dengan MenPUPR, padahal pertemuan itu penting untuk mengoordinasikan penataan sungai, misalnya pempusat menangani pelebaran dan pengerukan, sementara Pemprov penanganan warga di bantaran kali dan pengerukan sampahnya.
Bahkan Anies juga terang-terangan menolak tudingan Presiden Jokowi bahwa salah satu penyebab banjir ibukota adalah drainase yang tidak berfungsi akibat tumpukan sampah dan juga pernyataan MenPUPR yang menyebutkan salah satu penyebabnya adalah terhentinya program normalisasi d era Anies.
Sepanjang 16 Km dari seluruhnya 31 Km sudah dinormalisasi (dilebarkan dan dikeruk) di era Gubernur Jokowi dan Ahok, namun terhenti di era kepemimpinan Anies karena alasan pembenasan tanahdi sejumlah lokasi.
Publik (yang memiliki akan sehat) sebenarnya tidak peduli, apakah program itu berjudul “normalisasi atau naturalisasi”, yang penting mereka terbebas dari banjir, bukan sekedar dijejali berteori-teori.
Polemik terkait banjir juga sudah sangat mengusik kewarasan publik karena para buzzer dan pendukung Anies ‘all-out’ membelanya, bahkan menyebutkan banjir sebagai berkah, dan berkat Anies yang saleh, banjir hanya terjadi di hari-hari libur, padahal banjir terakhir, pada 25 Feb. jatuh di hari Selasa alias hari kerja.
Masyarakat sudah muak dengan permainan kata dan politisasi banjir, dan berharap agar pemerintah pusat dan Pemrov DKI Jakarta kembali satu meja mengoordinasikan langkah kongkret penanganan banjir.
