JAKARTA – (KBKNEWS) – 28/7 – GAGASAN Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara berhadiah uang untuk memburu aksi-aksi jambret, begal dan aksi-aksi jalanan lainnya yang marak dan sangat meersahkan warga menuai penolakan dari beberapa anggota kabinet Merah Putih dan pengamat.
Wamendagri Bima Arya mengingatkan pentingnya koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH).
“Saya kira para kepala daerah harus memastikan, semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan sistem bekerja dan berkoordinasi antara pemda dan aparat. ini yang paling pokok, ” kata Bima Arya di Jakarta, Selasa (27/7).
Bima menghormati sayembara nangkap jambret dan begal yang digagas oleh KDM, namun langkah penegakan hukum harus dikedepankan. Ia menyebutkan, atroli tetap menjadi kunci dan kehadiran aparat di lapangan tetap menjadi tolok ukur dalam memastikan keamanan masyarakat.
“Nomor satu, tetap koordinasi bersama APH dan jajaran yang ada di pemda seperti Pol PP, Kesbang, dan lain-lain begitu. Jadi, kalau pun ada inovasi-inovasi lain itu tidak berarti melemahkan penegakan hukum,” ujarnya. Dan menurut saya patroli itu kunci. Patroli itu memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat itu hadir di lapangan. Jadi jangan langsung melompat ke inovasi-inovasi yang lain,” lanjut Bima.
KDM sebelumnya mengumumkan tantangan terbuka ini bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Fokusnya untuk melumpuhkan para pelaku kejahatan jalanan, lalu diproses secara hukum oleh kepolisian.
Besaran hadiah yang disiapkan pun bervariasi, bergantung pada tingkat risiko dan aksi penangkapan yang dilakukan oleh warga di lapangan.
“Saya membuka sayembara untuk seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jambret. Kami siapkan hadiah dari Rp 5 juta sampai Rp 50 juta, bagi yang mampu melumpuhkan aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup,” ucap Dedi, dilansir detikJabar, Kamis (23/7).
Skema pemberian hadiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan jalanan dinilai sebagai langkah cepat merespons keresahan masyarakat, namun juga mengandung risiko serius bagi tatanan hukum.
Dorong tindakan di luar koridor hukum
Pengamat sosial Rissalwan Lubis mengingatkan, kebijakan Gubernur Jabar yang akrab disapa KDM itu bisa mendorong masyarakat bertindak di luar koridor hukum jika tidak dikendalikan dengan ketat.
“Ini memang bisa dilihat dari dua sisi. Positif karena ada respons cepat terhadap keresahan publik. Tapi di sisi lain, ini berpotensi menciptakan lawless society, masyarakat tanpa hukum,” kata Rissalwan kepada Inilah.com, Sabtu (25/7).
Ia menilai, munculnya kebijakan seperti sayembara tidak lepas dari turunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Fenomena “no viral, no justice” menjadi indikator bahwa penanganan kasus sering kali baru bergerak setelah mendapat sorotan luas di media sosial.
“Artinya masyarakat merasa sistem hukum tidak cukup cepat memberi rasa aman, sehingga muncul pendekatan-pendekatan seperti ini,” ujarnya.
Dalam situasi seperti itu, pemda menawarkan hadiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dengan syarat diserahkan kepada aparat. Tujuannya, selain mempercepat penanganan, juga untuk mencegah pelaku menjadi sasaran amuk massa.
Risiko besar
Namun, Rissalwan menilai pendekatan ini tetap menyimpan risiko besar. Ia menyoroti potensi meningkatnya aksi main hakim sendiri, bahkan kemungkinan salah sasaran.
“Kalau ini berkembang, orang bisa saling menuduh. Yang bukan pelaku bisa dianggap begal. Ini berbahaya karena membuka ruang kekerasan berbasis emosi,” katanya.
Ia juga menyinggung fenomena kemarahan kolektif (communal rage) yang kerap muncul dalam kasus kejahatan jalanan. Dalam kondisi tersebut, pelaku kerap dihukum massa tanpa proses hukum, bahkan mengalami kekerasan yang tidak manusiawi.
Lebih jauh, Rissalwan menegaskan bahwa langkah sayembara seharusnya hanya dilihat sebagai ‘lecutan’ bagi aparat dan pemda, bukan solusi jangka panjang dalam memberantas kriminalitas.
“Ini bisa jadi kritik keras agar aparat lebih serius. Tapi fondasi utama tetap harus diperbaiki, yaitu penegakan hukum itu sendiri,” pungkasnya.
Ditolak Menko Kumhamimipas dan Menham
Ide Dedi Mulyadi untuk menggelar sayembara menangkap begal menuai penolakan dari Yusril Ihza Mahendra dan Nataliius Pigai karena berisiko memicu tindakan main hakim sendiri.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Dedi Mulyadi agar tidak membuka sayembara penangkapan begal.
“Kalau saya boleh menyampaikan nasihat, dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat, sebaiknya jangan membuka sayembara seperti itu karena dikhawatirkan akan mendorong masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri,” tutur Yusril.
Sedangkan Menteri HAM Nayalius Pigai menyoroti pentingnya lembaga penegak dan pengawas HAM untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap penguasa yang mengabaikan hukum.
“Kalau Komnas HAM seperti zaman saya, saya panggil para penguasa yang menentang kemanusiaan dengan mengabaikan proses hukum yang ada,” tegasnya.
Idealnya, kepolisian yang memiliki aparat mulai dari tingkat kelurahan yakni babinsa, pos-pos polisi, polsek, polres dan polda yang juga memiliki unit-unit intel dioptimalkan untuk melakukan patroli dan pencegahan.
Untuk itu, reward dan punishment berupa demosi atau promosi, dan penghargaan bagi yang berprestasi, sebaliknya sanksi bagi yang abai pada tugasnya atau melakukan pelanggaran harus dilakukan secara fair dan transparan, termasuk bagi para komandan di unit terendah. (Kompas.com/Detik.com/ns)
