JIKA sejumlah negara yang padat penduduknya seperti Indonesia, India dan China giat mengampanyekan program Keluarga Berencana, Korea Utara malah mencemaskan berkurangnya jumlah penduduknya.
Pemerintah Korut seperti diberitakan majalah mingguan Newsweek mengutip Radio Free Asia (RFA) menghukum dokter-dokter yang melakukan praktik aborsi dan penjual alat kontrasepsi untuk meningkatkan angka kelahiran.
Mengutip sumber-sumber bidang medis di Provinsi Ryanggang, Korut  yang berbatasan dengan China, sumber RFA yang  meminta identitasnya dirahasiakan demi keselamatan mengungkapkan, kabag kebidanan dan ginekologi RS Paegam diadili karena melakukan praktik aborsi di rumah.
Dokter itu diketahui sekali melakukan praktik aborsi di rumah dan berujung kematian seorang perempuan sehingga ia kemudian dijatuhi hukuman penjara lima tahun. Sidangnya dilakukan di ruang konferensi RS salah satu universitas kedokteran.
Tingkat kesuburan di Korut atau jumlah bayi yang diharapkan per masa hidup turun menjadi 1,8 per perempuan, sedangkan menurut perkiraan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB ), agar angkanya stagnan, minimum 2,1.
Sementara itu, dokter kandungan dan ginekologi yang bekerja di rumah sakit Unhung dan Ryanggang, dihukum tiga tahun penjara dan menurut majalah mingguan Newsweek, ia juga pernah disanksi karena menggugurkan kandungan pasien secara ilegal pada 2021.
Menurut sumber RFA, kedua dokter itu biasanya melakukan aborsi gelap di rumah tiga kali sehari. Biaya praktik itu sekitar 30.000 won Korea Utara (Rp 513.000), setara gaji bulanan rata-rata di Korut.
“Biasanya, dokter kandungan dan ginekologi mendatangi rumah ibu hamil untuk melakukan aborsi agar tidak meninggalkan jejak, tetapi kedua dokter ini menyiapkan peralatan medis di rumah mereka sendiri,” kata sumber tersebut.
Naikkan gaji dokter
RFA menyebutkan, pemerintah Korut menaikkan gaji dokter agar mereka tidak mudah tergiur penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama, sedangkan menurut sumber lain, vendor alat kontrasepsi juga dilaporkan menjadi sasaran penangkapan.
Kios milik dua pedagang di Kota Hyesan, perbatasan dengan China dilaporkan disita pihak berwenang pada Juli 2024. Kemudian pada akhir Agustus, tiga pedagang lainnya dikenai denda berat dan penyitaan kios.
Para pedagang juga dilarang secara permanen berjualan di pasar tersebut, namun Kedubes Korut di China belum menanggapi permintaan wawancara Newsweek terkait peristiwa tersebut.
Korea Utara sebelumnya pernah melarang aborsi saat “Arduous March,” periode kesulitan ekonomi ekstrem dan kelaparan yang melanda negara itu selama 1994-1998 yangmenyebabkan kematian ratusan ribu hingga lebih dua juta penduduknya.
Pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un juga mencemaskan penurunan jumlah penduduk sehingga bangsanya berpotensi terancam punah. Untuk itu ia menugaskan segenap warga perempuan untuk memiliki banyak anak.
Sebaliknya mayoritas perempuan di negara tertutup yang juga miskin itu enggan menikah, apalagi memiliki keturunan, karena dibayangi kesulitan menyediakan sandang pangan, biatya Kesehatan dan pendidikannya.
Sangat sulit untuk mendapatkan data statisti di Korut, namun menurut data statistik negara tetangganya, Korsel, populasi penduduk Korut yang sat ini sekitar 25,7 juta jiwa akan mengalami penurunan mulai 2034, dan pada 2070, diperkirakan jumlahnya menjadi 23,7 juta jiwa.
Selain Korut, negara-negara maju seperti Jepang dan Uni Eropa juga mengkahwatirkan penurunan jumlah penduduk, walau masalahnya berbeda.
Di negara-negara itu, perempuan lebih memilih menikmati kebebasan ketimbang harus hamil selama sembilan bulan, mengurus bayi, lalu membesarkan  mereka.
Perempuan di negara-negara maju yang sayang anak, sebagian memilih mengadopsi anak-anak dari negeri-negeri miskin di Asia, Afrika dan Amerika Latin. (Newsweek/AP/ RFA/ns)
