PARIS – Sejumlah deputi di Majelis Nasional Prancis melakukan pemungutan suara pada Rabu (4/12/2024) malam waktu setempat untuk membahas mosi tidak percaya yang akhirnya memaksa Perdana Menteri (PM) Prancis, Michel Barnier, mundur dan membubarkan pemerintahannya.
Sebanyak 331 deputi, yang mayoritas berasal dari aliansi partai sayap kiri New Popular Front (NFP) dan partai sayap kanan ekstrem National Rally (RN), mendukung mosi tersebut, melebihi ambang batas 289 suara yang diperlukan untuk meloloskan mosi tidak percaya.
Berdasarkan Konstitusi Prancis, Barnier kini harus menyerahkan pengunduran dirinya kepada Presiden Emmanuel Macron. Pengunduran diri tersebut secara otomatis akan diterima.
Sebelum pemungutan suara, Barnier membela keputusannya untuk memaksakan pengesahan anggaran jaminan sosial 2025.
Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan semangat dialog, mendengarkan, dan memperbaiki rancangan anggaran dalam beberapa poin penting.
“Saya mengambil keputusan ini setelah menunjukkan spirit mendengarkan, menghormati, dan berdialog, yang membuat pemerintah memperbaiki naskahnya setiap hari pada beberapa poin penting,” ujar Barnier.
Ia juga menambahkan bahwa masalah anggaran ini akan menjadi tantangan bagi pemerintahan mana pun.
Setelah mosi tidak percaya diloloskan, Marine Le Pen, mantan pemimpin partai sayap kanan ekstrem, menegaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah “kemenangan” tetapi langkah untuk melindungi Prancis.
“Tidak ada solusi lain yang lebih baik dari ini,” katanya kepada media TF1.
Barnier, yang sebelumnya ditunjuk oleh Macron sebagai PM, mendapatkan kritik keras dari partai sayap kiri yang berharap kandidat dari NFP dapat menggantikannya sesuai dengan hasil pemilihan legislatif.
Dengan bubarnya pemerintahan Barnier, Prancis kini menghadapi tantangan besar untuk menyetujui anggaran tahun 2025 sebelum tenggat waktu yang tinggal kurang dari satu bulan.
Menurut laporan BFMTV, Macron berencana menunjuk PM baru dalam 24 jam ke depan. Ia ingin memastikan Prancis memiliki pemerintahan sebelum menghadiri peresmian Katedral Notre-Dame de Paris yang baru saja selesai dipugar.
Di tengah situasi politik yang tegang ini, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Prancis akan melambat dari 1,1 persen pada 2024 menjadi 0,9 persen pada 2025.
OECD juga memperingatkan bahwa jika anggaran 2025 tidak disahkan, ketidakpastian politik akan menghambat pemulihan ekonomi.
“Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang lebih lemah dari perkiraan dapat mengurangi pendapatan pajak, mengancam kemampuan pemerintah untuk memenuhi target defisit 5 persen,” ungkap OECD.
Defisit fiskal Prancis diperkirakan meningkat hingga 6,1 persen dari PDB pada 2024, naik dari 5,5 persen pada 2023.
Michel Barnier menjadi PM Prancis pertama sejak 1962 yang harus mundur karena mosi tidak percaya. Presiden Macron, yang baru kembali dari kunjungan resmi ke Arab Saudi, dijadwalkan memberikan pidato nasional pada Kamis (5/12/2024) malam waktu setempat.
