PORT-AU-PRINCE—Belasan ribu orang berbondong-bondong meninggalkan Republik Dominika. Mereka melintasi perbatasan Haiti, negara sempat hancur karena gempa di tahun 2010 lalu. Pemerintah Haiti mewanti-wanti krisisi ini bisa menjadi bencana kemanusiaan, dan mengancam keamanan dalam negeri miskin di Karibia ini.
Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) mengatakan akan mengirimkan delegasinya untuk menilai apa yang terjadi di perbatasan kedua negara tersebut, yang konon cukup mengkhawatirkan. “OAS ingin Republik Dominika menghentikan pengiriman orang ke Haiti,” kata Sekretaris Jenderal Luis Almagro, seperti yang dikutip dari the Sun Daily, Rabu (1/7/2015).
“Situasi telah memburuk dalam beberapa hari ini,” katanya dalam pertemuan Badan Tetap OAS.
Sejak 17 Juni lalu, ketika program pendataan orang asing tanpa dokumen dilakukan, lebih dari 17.000 orang melintasi perbatasan ke Haiti. Pemerintah Dominika bersikeras mereka yang meninggalkan negaranya, melakukan secara sukarela.
Rumitnya, Menteri Luar Negeri Haiti, Lener Renauld menyarankan mereka yang eksodus dari Dominika tidak sepenuhnya diterima. “Situasi ini merupakan risiko bencana kemanusiaan, faktor destabilisasi bagi negara, ancaman serius bagi keamanan dalam negeri dan regional,” katanya.
Haiti adalah negara miskin dengan tingkat kriminalitas cukup tinggi. Negara ini tengah berupaya bangkit setelah gempa dahsyat mengguncang negara ini ima tahun lalu. Krisis imigran ini bermula dari putusan pengadilan Dominika 2013 lalu, bahwa anak-anak yang lahir di negara asing dan tidak berdokumen tidak berhak memiliki kewarganegaraan Dominika. Putusan itu dibuat berlaku surut ke tahun 1929. Jadi dalam waktu semalam lebih dari 250 ribu orang – sebagian besar mereka terlahir dari orang tua Haiti – menjadi tidak berkewarganegaraan.
