REFERENDUM di wilayah Kurdistan Irak tetap akan digelar, Senin (25/9) walau ditentang keras pemerintah pusat di Baghdad dan juga Iran dan Turki yang khawatir, aksi sama akan dilakukan oleh etnis minoritas Kurdi di kedua negara.
Kemerdekaan agaknya menjadi pilihan dan harga mati bagi bangsa Kurdi Irak yang merasa dipinggirkan dan hak-haknya dirampas oleh rezim yang gonta-ganti berkuasa di Irak.
Bangsa Kurdi berjumlah sekitar 25 sampai 35 juta jiwa yang tersebar di kawasan pegunungan di Irak, Iran, Suriah dan Turki tercerai berai setelah keempat negara itu merdeka berdasarkan perjanjian Sykes-Picot antara Inggeris dan Perancis pada 1916.
Nasib bangsa Kurdi terombang-ambing pasca kemerdekaan Irak, Iran dan Turki dan terus melancarkan upaya untuk melepaskan diri dari kekuasaan ketiga negara itu. Sejauh ini tidak terdengar aksi mereka di Suriah.
Berkat dukungan Uni Soviet, etnis Kurdi di Iran berhasil memproklamasikan negara Mahabab di wilayah barat laut Iran pada 1946, namun setahun kemudian, Iran mencaploknya kembali setelah tercapai perjanjian Iran – Soviet.
Bangsa Kurdi Irak dipimpin Mustafa Barzani (ayah Presiden Kurdistan Irak Mahmoud Barzani kini) juga pernah mengangkat senjata pada 1961 – 1970 dengan bantuan Iran hingga berhasil memperoleh status otonomi Kurdistan di Irak.
Namun Irak secara sepihak mencabut status otonomi Kurdi pasca tercapainya barter kesepakatan 1975 dengan Iran yang bersedia menarik dukungannya bagi Kurdi sebagai imbalan penyerahan wilayah Shatt al-Arab dari Irak.
Kurdi Irak kembali mendapat peluang emas untuk merdeka pasca Perang Teluk I pada 1991 karena dengan zona larangan terbang yang dikenakan oleh pasukan koalisi internasional pimpinan AS, pejuang Kurdi leluasa melancarkan aksinya.
Peluang merdeka
Peluang untuk melepaskan diri dari Baghdad muncul kembali pasca tumbangnya rezim Saddam Husein pada 2003, namun berkat bujukan AS, otoritas Kurdi bersedia kembali berada di bawah Pemerintah Federasi Irak.
Pemerintah Otonomi Kurdistan di Irak di bawah Federasi Irak berhak mendapatkan 17 persen alokasi anggaran, bisa mengeskpor sendiri hasil minyak dan menerima anggaran pembiayaan pasukan keamanannya (Peshmerga).
Namun pihak Kurdi merasa rezim di Bahgdad tidak melaksanakan sepenuhnya isi kesepakatan itu dan juga menuduh Irak sedang membangun rezim sektarian, didominasi kelompok Syiah ketimbang mewujudkan demokrasi.
Sementara etnis minoritas Kurdi Turki di bawah Pemimpin Partai Pekerja Kurdistan (PKK) Abdullah Ochalan juga tanpa henti berjuang untuk mewujudkan impiannya menjadi negara merdeka, namun sampai kini belum kesampaian.
Referendum Kurdi Irak yang dirancang di kota Irbil, Kurdistan 7 Juni lalu dianggap momentum paling tepat karena militer Irak melemah pasca Perang Teluk I dan II, begitu juga akibat pertarungan politik antara paham Suni dan Syiah.
Di pihak lain, Kurdi juga merasa memiliki sayap militer Peshmerga yang cukup tangguh dengan 200.000 personil, didukung persenjataan berat dan tank-tank.
Namun demikian, tentu saja kekuatan satuan Peshmerga tidak sebanding jika dihadapkan dengan kekuatan militer raksasa Iran dan Turki bersama Irak yang setiap saat bisa melancarkan blokade darat dan udara guna mengucilkan Kurdistan dari dunia luar.
Mungkinkah negara adidaya AS atau Rusia akan berpihak pada Kurdi Irak? Tentu, semua terkait kepentingan mereka masing-masing dan juga tergantung konstelasi hubungan keduanya dengan semua pihak di Timur Tengah.
Bagi Kurdi Irak, agaknya yang penting merdeka dulu, persoalan yang lain bagaimana nanti sajalah. (AP/AFP/Reuters/NS)
.
