BEIRUT – Pemerintahan sementara Lebanon menyatakan telah menyepakati perpanjangan gencatan senjata dengan Israel hingga 18 Februari pada Senin pada Senin (27/1/2025). Kesepakatan ini diambil setelah masa berlaku gencatan senjata sebelumnya selama 60 hari berakhir pada Minggu (26/1/2025).
Amerika Serikat (AS), yang menjadi mediator dalam kesepakatan tersebut, menyebut bahwa perjanjian ini akan berlaku hingga 18 Februari 2025.
Namun, AS juga menyoroti kegagalan Israel menarik pasukannya dari wilayah selatan Lebanon sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam kesepakatan awal. Selain itu, negosiasi terkait pemulangan tahanan Lebanon dari penjara Israel sejak 7 Oktober 2023 akan segera dilakukan.
Najib Mikati, Perdana Menteri sementara Lebanon, menjelaskan bahwa keputusan memperpanjang gencatan senjata diambil setelah berdiskusi dengan Presiden Joseph Aoun dan Ketua Parlemen Nabih Berri.
Hal ini didasarkan pada perkembangan terkini di wilayah selatan Lebanon serta hasil pembahasan dengan mediator AS.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Lebanon mengkritik Israel atas kegagalannya mematuhi kewajiban, termasuk penarikan pasukan dari wilayah Lebanon.
Mereka juga mengutuk serangan terhadap warga sipil Lebanon yang berusaha kembali ke desa-desa yang masih diduduki Israel.
Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, serangan Israel pada Minggu lalu menewaskan 22 orang, termasuk seorang tentara Lebanon, dan melukai 124 lainnya.
Insiden itu terjadi ketika ratusan warga sipil mencoba memasuki desa-desa di selatan yang masih berada di bawah kendali Israel.
Kementerian Luar Negeri Lebanon meminta sponsor gencatan senjata internasional untuk mengecam tindakan Israel serta menekan negara tersebut agar mematuhi perjanjian.
Gencatan senjata, yang dimulai pada 27 November 2024, mengharuskan Israel menarik pasukannya dalam waktu 60 hari, sementara tentara Lebanon akan mengambil alih keamanan di sepanjang perbatasan selatan.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa Israel akan mematuhi gencatan senjata dengan Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon.
Namun, ia memperingatkan bahwa pihak yang melanggar aturan atau mengancam pasukan Israel akan menghadapi konsekuensi serius.
Israel sendiri memulai konflik dengan Hamas dan Hizbullah pada Oktober 2023, namun berhasil mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan keduanya pada akhir Januari 2024 dan November 2024.
