JEBOLAN pendidikan vokasi sebenarnya masih dibutukan oleh industri, namun ironisnya, jumlah pengangguran berasal dari SMK lebih tinggi dari SMA karena kompetensi keahlian mereka belum memenuhi kebutuhan industri.
Berdasarkan catatan BPS per Agustus 2018, total angka pengangguran mencapai hampir tujuh juta orang atau 5,34 persen dari 131,01 juta angkatan kerja, sedangkan pengangguran berasal dari lulusan SMK 624 ribu lebih (11,24 persen) dan SMA 556 ribu lebih (7,95 persen).
Dibandingkan dengan Februari 2018 (8,92 persen), pengangguran lulusan SMK meningkat, walau secara year on year turun tipis dari 11,41 persen.
Revitalisasi SMK ditempuh melalui penguatan 570 SMK menjadi Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama (LSP P1) dan ditargetkan menjadi 1.370 SMK (10 persen) dari total SMK, atau berarti satu SMK menjadi induk bagi 10 SMK di sekitarnya.
Pada 2018 tercatat sekitar 4,9 juta murid SMK (2,1 juta SMK Negeri, 2,8 juta Swasta) sementara jumlah lulusan 1,3 juta lebih, namun disayangkan mutunya masih belum standar dan sekitar separuh dari dari seluruhnya 13.710 SMK di seluruh Indonesia hanya diikuti 200-an murid.
Reitalisasi SMK untuk meningkatan mutu dan daya saing SDM tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 ditujukan kepada 12 kementerian dan satu sebagai solusi penciptaan SDM yang kompeten, berdaya saing dan profesional.
Era pasar bebas dan globalisasi saat ini yang ditandai terjadinya perkembangan cepat dan persaingan ketat sehingga dituntut kontribusi pendidikan untuk menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing, melatar belakangi terbitnya Inpres nomor 9, 2016.
Selain itu, mengacu pada UU Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, posisi pendidikan vokasi menjadi vital dan sama dengan jalur pendidikan akademik dan profesi.
Revitalisasi vokasi dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap akses keterampilan dan merumuskan kurikulum berbasis industri serta menyiapkan SDM yang profesional juga diingatkan Presiden Jokowi pada sidang kabinet, awal Januari 2017.
Kurang memadai
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro menilai, fasilitas penunjang pendidikan vokasi memang masih kurang memadai, terlebih SMK di wilayah perdesaan atau yang jauh dari kota besar.
Banyak SMK di Indonesia yang tidak memiliki laboratorium, sehingga sulit menggelar workshop untuk membantu siswa mempraktekkan ilmunya agar bisa diaplikasikan di tempat kerja.
Baghaskoro mengingatkan, pemerintah yang sedang fokus menyiapkan lulusan pendidikan vokasi yang siap bersaing di era revolusi industri 4.0, jangan sampai lupa mengurusi demand industri yang saat ini masih belum terpenuhi.
“Total Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia adalah lulusan SMK. Ini menandakan, lulusan SMK tidak terserap dengan baik oleh industri,” jelas Pandu dalam siaran pers, Senin (republika online, 5 Nov. 2018).
Hambatan lain, menurut dia, minimnya keterlibatan pemda dalam pengembangan pendidikan vokasi di daerahnya. Pendidikan vokasi SMK seharusnya mengikuti potensi industri di daerah masing-masing.
“Misalnya, SMK di wilayah pesisir menyediakan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan industri perikanan sehingga lulusannya bisa mendukung berkembangnya industri unggulan di daerahnya,” tuturnya.
Sayangnya, sejumlah Pemda masih menganggap bahwa penyusunan kurikulum pendidikan vokasi bukan tanggung jawab mereka. Tidak heran jika ada SMK di wilayah pesisir malah menawarkan program pendidikan permesinan, bukan perikanan.
Menaker Akui
Menaker M Hanif Dhakiri juga mengakui akses dan mutu vokasi masih sangat terbatas, sementara masyarakat memandang pelatihan vokasi sebagai kelas dua, tidak bergengsi.
Menurut dia, banyak masyarakat lebih memilih memasukkan anaknya ke pendidikan umum di perguruan tinggi ketimbang ke politeknik atau vokasional.
Hanif menilai, Indonesia bisa berkaca dari pengalaman Jerman dan negara-negara Skandinavia mengenai kontribusi pendidikan vokasi untuk memacu pembangunan ekonomi.
Pentingnya pengembangan vokasi guna mencetak SDM unggul, profesional dan siap pakai menjadi salah satu dari lima topik utama dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (NRPK) 2019 Kemendibud yang digelar di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan, Depok, 11 – 14 Februari, 2019.
Sejumlah butir rekomendasi disampaikan pada RNKP 2019 a.l. harmonisasi sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan kalangan industri dan antara SMK, SM-LB, Paket C Vokasi, lembaga kursus dan pelatihan.
Direkomendasikan pula upaya memfasilitasi peserta didik calon wirausahawan untuk mendapatkan permodalan, jejaring usaha, pemasaran dari lembaga keuangan, donor, industri, UMKM.
Menyongsong revolusi industri 4.0, program vokasi harus dibenahi.
